Network
RINGTIMES BALI - Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan jika Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan acara Bulan Bung Karno.
Menurutnya, diadakannya Bulan Bung Karno adalah untuk mengenang sosok Bapak Pendiri Bangsa tersebut sekaligus mengimplementasikan ideologi dan gagasannya.
Saat menutup acara Bulan Bung karno di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa 30 Juni 2020, Wayan Koster menyatakan, sebagai seorang pejuang dan Bapak Bangsa yang telah mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan, Bung Karno telah memberikan beberapa gagasan yang dikenal dengan Tri Sakti Bung Karno.
Baca Juga: Balita Dikurung di Kandang Bersama Ratusan Hewan, Tiga Pelaku Dibekuk
Tri Sakti Bung Karno tersebut Ialah Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
Selain relevan dengan perkembangan zaman, ajaran Bung Karno mengandung nilai-nilai yang tembus zaman, yang bisa diaplikasikan oleh penerus bangsa untuk membangun negara, menyejahterakan masyarakat serta memberikan landasan untuk eksistensi bangsa.
“Alasan itulah yang menyebabkan saya tanpa ragu di Bali untuk melaksanakan Bulan Bung karno di Bali dengan membuatkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali sehingga bisa diterapkan juga kabupaten/kota,” jelasnya, dikutip ringtimesbali.com dari situs resmi Pemrov Bali.
Baca Juga: Rekor Tertinggi, Dalam Sehari 106 Kasus Positif Covid-19 di Bali
Pemikiran Bung Karno tersebut, menurutnya, sangat cocok serta sinkron dengan visi misi Pemprov Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Tri Sakti Bung Karno sangat ideal dimplementasikan di tingkat desa adat karena mempunyai ketiganya,” imbuhnya.
Berdaulat secara politik, menurutnya, di desa adat sudah ada awig-awig dan perarem yang benar-benar dipatuhi oleh kramanya.
Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Pasar, Gugus Tugas Buleleng Lakukan Pengawasan
Berdikari secara ekonomi bisa didorong lagi karena desa adat mempunyai LPD yang membantu menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Bahkan dalam Perda Nomor 24 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Desa adat juga sudah dilengkapi dengan struktur ekonomi yang baru,” jelasnya.
Sementara Desa Adat juga adalah tempatnya memelihara adat istiadat seni dan budaya sehingga menjaga pribadi Bali yang berbudaya sangat cocok diterapkan di desa adat.
Baca Juga: Anggota Polres Jembrana Nangis di Podium, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Lebih jauh ia juga mengatakan bahwa kita harus bersyukur akan peninggalan gagasan Bung Karno demi menjaga bangsa dan negara tercinta ini.
“Jadi Bulan Bung Karno ini bukan hanya sebatas seremonial untuk memperingati Bung Karno, tapi harus ambil makna nyata dalam mendorong masyarakat kita untuk menerapkan ajaran Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali tersebut.
Gubernur Koster selanjutnya juga mengapresiasi lomba-lomba yang telah dilaksanakan untuk memperingati Bulan Bung Karno ini yaitu lomba Vlog Satgas Covid Tingkat Desa Adat dan Lomba Video Pemanfaatan Pekarangan Rumah oleh Tim Penggerak PKK.
Baca Juga: HUT Bhayangkara ke 74, Polres Jembrana dan Kagama Bagi-bagi Sembako
“Seperti lomba inovasi pemanfaatan pekarangan rumah ini, saya kira sangat baik sekali untuk mewujudkan kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga. Bayangkan jika semua masyarakat Bali bisa mengimplementasikannya,” ungkapnya.
Dia juga mengaku sedang mengecek apakah lahan di Bali cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat demi menuju kepada kedaulatan pangan masyarakat.
Ia mengaku tidak ingin terbuai dengan sektor pariwisata saja, sumber pendapatan di Bali harus disokong oleh sektor riil lainnya, sehingga bisa menopang kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Waspada, Satu Kasus Positif Covid 19 Bertambah di Jembrana
“Tidak seperti sekarang terkena Covid-19 sektor pariwisata tidak berjalan, maka perekonomian Bali juga mandeg. Saya ingin ke depan harus ada sektor lainnya juga yang bisa menopang dan pertanian adalah jawabannya,” tandasnya.***
