Network
RINGTIMES BALI - Terungkapnya ratusan orang yang datang ke Bali melalui pintu penyeberangan ASDP Ketapang - Gilimanuk tanpa dilengkapi surat keterangan hasil rapid tes membuat gerah banyak pihak.
Bahkan beberapa pihak menuding oknum petugas jaga di Gilimanuk sebagai biang kerok lolosnya ratusan orang tersebut.
Bahkan beberapa pihak mencurigai ada petugas yang melakukan permainan kotor dengan sengaja meloloskan pendatang hanya demi mendapat “uang rokok”.
Baca Juga: JR Smith Pebasket NBA Pukuli Orang Saat Unjuk Rasa George Floyd di AS
Ironisnya, yang dituding bermain kotor adalah petugas dari Bumi Makepung Jembrana.
Tuduhan-tuduhan tersebut membuat sejumlah tokoh masyarakat Jembrana angkat bicara.
Tudingan tersebut dinilai oleh sejumlah tokoh sangat tidak adil karena sedikit-sedikit menyalahkan petugas di Jembrana.
Baca Juga: Di Afrika Selatan Kasus COVID-19 Diprediksi Melonjak 30.000 Orang
Padahal, menurut para tokoh, petugas jaga sudah berupaya maksimal siang malam untuk mengamankan Bali.
"Ini sungguh tidak adil, kasihan aparat di Jembrana, baik itu Pol PP (Satpol PP), Polisi atau TNI. Mereka sudah mati-matian menjaga pintu masuk Bali siang malam. Imbalan yang mereka terima tidak seberapa. Jangan lantas jika ada perantau tidak lengkap lolos iju-iju menyalahkan petugas di Gilimanuk, mereka juga punya keterbatasan," ujar Ngurah Adil, salah seorang tokoh masyarakat Jembrana, pada Senin (1/6/2020).
Bahkan Ngurah Adil sempat mengungkapkan kekecewaannya melalui unggahan di akun facebooknya.
Baca Juga: NASA: Munculnya Flare Matahari Sebagai Tanda Akhir Siklus Saat Ini
Ngurah Adil mengatakan, pelabuhan Gilimanuk adalah milik pusat, hendaknya jangan hanya menyerahkan tanggungjawab keamanan kepada aparat di Jembrana. Terutama terkait keamanan pintu masuk Bali.
Menurut Ngurah Adil, seharusnya pengamanan pintu masuk Bali melalui Gilimanuk dilakukan oleh aparat gabungan, yakni dari Kabupaten Jembrana dengan Pemerintah Provinsi Bali dan jika perlu melibatkan semua aparat dari semua kabupaten/kota di Bali.
"Tanggungjawab pintu masuk Bali dan keamanan Bali bukan hanya tanggungjawab petugas atau aparat di Jembrana saja, melainkan tanggungjawab (seluruh) Bali," imbuhnya.
Baca Juga: Simak Faktanya, Foto Kaesang Putra Presiden Pakai Kaos Logo Palu Arit
Apalagi menurutnya, para perantau dari Jawa dan dari daerah-daerah lain sebagian besar tujuannya adalah ke Denpasar dan beberapa kabupaten lain yang industri pariwisatanya lebih maju.
Ngurah Adil menegaskan, Kabupaten Jembrana hanya dilintasi dan bukan sebagai daerah tujuan utama para perantau.
Kalaupun ada yang merantau, lanjutnya, yang bertujuan ke Jembrana jumlahnya sangat sedikit.
Baca Juga: Telah Beredar MetroTV Akui Anies Adalah Presiden RI, Inilah Faktanya
"Karena itulah kami minta berhenti menyalahkan petugas di Jembrana hanya karena perantau yang tidak lengkap syarat masuk Bali. Apalagi menuding petugas di Jembrana bobrok," tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jembrana, Wayan Suardika saat dikonfirmasi siang tadi menyatakan sependapat dengan pernyataan Ngurah Adil.
Menurutnya petugas keamanan pintu masuk Bali sudah seharusnya melibatkan aparat gabungan dari semua kabupaten/kota termasuk dari Pemerintah Provinsi Bali.
Baca Juga: Polisi Benarkan Adanya Kabar FPI Bagikan Kaos dan Atribut PKI, Ini Faktanya
“Mengingat keamanan Bali merupakan tanggungjawab semua pihak. Lagipula, jika petugas pengamanan di pintu masuk Bali melibatkan aparat gabungan lintas kabupaten/kota di Bali, pengawasan akan lebih maksimal dan sangat kecil celah bagi pelanggar untuk lolos,” tegasnya.
Wayan Suardika menambahkan, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak serta merta menuduh petugas asal Jembrana sebagai penyebabnya.
