Network
RINGTIMES BALI - Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah percontohan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!) di Indonesia.
Demi meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi daerah percontohan SP4N-Lapor! Kemenpan RB bekerjasama dengan Lembaga Mitra Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) dan The Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Pihak-pihak tersebut menggelar Pelatihan Teknis Policy Maker SP4N-Lapor! di Kabupaten Badung Tahun 2022, yang diikuti 3 daerah percontohan SP4N-Lapor! yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Kabupaten Sleman, dan Tangerang.
Baca Juga: Pointer Manggala Utama PAKIS Bali pada Webinar Tari Rejang Konsen Perjuangkan Budaya dan Seni
Pelatihan itu dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Yanuar Ahmad di The Trans Resort Bali, Seminyak, pada Selasa, 19 Juli 2022.
Sekda Adi Arnawa, mewakili Bupati Badung hadir sekaligus turut menjadi peserta dalam pelatihan tersebut.
Sekda Adi Arnawa didampingi Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Diskominfo I Gst. Ngr. Gede Jaya Saputra, beserta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Badung Made Suardita.
Dihadiri juga Team Leader Democratic Governance and Poverty Reduction Unit, perwakilan dari Kemendagri, Kementerian Kominfo, Kabupaten Sleman, dan Tangerang.
Baca Juga: Walikota Denpasar Didapuk Jadi Narasumber, Atasi Covid-19 Dengan Program Jagabaya
Selain itu juga dihadiri Narasumber dari Universitas Indonesia, Ombudsman RI, dan University of Indonesia Center for the Study of Governance and Administrative Reform (UICSGAR).
Sekda Badung Adi Arnawa menyampaikan, atas nama Pemkab Badung sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia berharap agar kegiatan itu menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman pada masing-masing wilayah percontohan.
Baca Juga: Walikota Denpasar Didapuk Menjadi Narasumber, Jaya Negara: Sudah Ada 8 Desa Tangguh Bencana
Hal tersebut dalam rangka terwujudnya peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan pengaduan SP4N-Lapor! di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Sekda Adi Arnawa menambahkan, SP4N-Lapor! adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 yang mengatur mengenai program pemerintah dalam sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
“Pelatihan Teknis Policy Maker SP4N-Lapor! ini sangat penting dalam rangka mengintegrasikan sistem pengaduan berbasis digital di daerah menjadi satu dan terkoneksi ke pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas baik secara kelembagaan maupun secara SDM sehingga betul-betul SP4N-Lapor! ini berfungsi sesuai dengan harapan pemerintah,” ucapnya.
Baca Juga: Pointer Manggala Utama PAKIS Bali pada Webinar Tari Rejang Konsen Perjuangkan Budaya dan Seni
Sementara itu, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan RB, Yanuar Ahmad menyampaikan pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri.
Pelayanan publik dapat berjalan karena disokong oleh keinginan dan komitmen dari pimpinan daerah dalam menuntun serta memberikan motivasi kepada jajarannya untuk bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam upaya perbaikan pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga dapat menyediakan saluran komunikasi untuk masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Serta, meredam meluasnya citra buruk terhadap sektor publik dan koreksi untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.***
