RINGTIMES BALI - Sejumlah perwakilan orangtua siswa kembali mendatangi DPRD Provinsi Bali, Jumat, (10/7)
Mereka rata-rata berasal dari Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar, yang anaknya gagal masuk sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.
Di Gedung Dewan, mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta dan sejumlah anggota.
Baca Juga: Patut Diapresiasi, Desa Mendoyo Dangin Tukad Sulap Sungai Mati Jadi Wahana Rekreasi
Para orangtua siswa ini meminta dewan agar memperjuangkan nasib anak-anak mereka yang belum mendapatkan sekolah (SMA/SMK Negeri).
"Kami mohon dewan memfasilitasi anak-anak kami yang belum diterima di SMA atau SMK Negeri," kata salah satu orangtua siswa.
Pada prinsipnya, para orangtua siswa ini menginginkan anak-anak mereka masuk sekolah negeri.
Mereka tidak berani menyekolahkan anak di sekolah swasta karena terkendala biaya.
Baca Juga: Kena Batunya, Pelaku Mesum Sesama Jenis di Beji Diberikan Sanksi Adat
Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, membuat kondisi ekonomi mereka rata-rata sulit.
Merespon fakta bahwa masih banyak anak yang tercecer karena belum mendapatkan sekolah ini, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama berjanji siap memperjuangkannya.
Ia bahkan sudah berkoordinasi dengan Gubernur Bali Wayan Koster, untuk menyelesaikan persoalan ini.
Baca Juga: Mantap, Kodim Jembrana Dan Warga Selesaikan Rabat Beton
"Sebenarnya sudah ada kebijakan dari Pak Gubernur untuk menambah ruangan kelas. Namun ternyata masih ada juga yang tercecer," kata Adi Wiryatama.
"Kami sudah berkoordinasi kembali dengan Pak Gubernur melalui telepon, agar masalah penerimaan peserta didik baru ini segera dicarikan jalan keluarnya," imbuh mantan Bupati Tabanan dua periode ini.
Menurut Adi Wiryatama, tidak boleh terjadi anak-anak putus sekolah hanya karena kekurangan ruangan atau bahkan kekurangan sekolah.
Gubernur bersama DPRD Provinsi Bali, menurut dia, akan membahas serius masalah ini. Dewan siap membahas masalah anggaran, apabila memang dibutuhkan anggaran terkait hal tersebut.
Baca Juga: Pol PP Amankan Satu ODGJ, Jembrana Bersih Kasus Pemasungan
"Prinsipnya, Tidak boleh ada kata sekolah penuh. Anak-anak harus sekolah. Soal anggaran, kita bisa bahas kembali bersama Pak Gubernur, dan kita dari lembaga dewan mendukung penuh," tandas politikus senior PDI Perjuangan ini.
Meski begitu, Adi Wiryatama menggarisbawahi, jangan sampai solusi yang diambil Gubernur Bali nantinya justru menimbulkan masalah baru sebagaimana tahun sebelumnya.
Seperti diketahui, pada tahun lalu, sekolah swasta menjadi kekurangan siswa lantaran banyak yang sudah mendaftar memilih mencari sekolah negeri setelah ada kebijakan baru dari kepala daerah.Baca Juga: Bank Indonesia Dukung Pemulihan Ekonomi Bali Melalui Penggunaan Non Tunai
"Kami tekankan, bagi yang sudah mendapatkan sekolah ataupun yang sudah diterima di sekolah swasta, jangan lagi ada kata pindah-pindah sekolah," tegasnya.
Jadi kalau nanti ada kebijakan baru dari Gubernur, akan lebih diutamakan kepada calon siswa yang memang belum mendapatkan sekolah.