Network
RINGTIMES BALI - Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan bahwa wisatawan yang datang ke Bali harus berkualitas.
Ia memberi keterangan bahwa wisatawan yang datang ke Bali harus memenuhi kriteria berkualitas berdasarkan Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2020.
“Pasal 7 poin 4 disampaikan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan wisatawan yang berkualitas, yaitu menghormati nilai-nilai kebudayaan tradisi dan kearifan lokal, ramah lingkungan waktu tinggal lebih lama," kata Tjok Bagus, dikutip dari Antara, Sabtu, 18 Maret 2023.
"Sehingga berbelanjanya diharapkan lebih banyak, memberdayakan sumber daya lokal, melakukan kunjungan ulang, dan terakhir berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha wisata,” sambungnya.
Baca Juga: Bejualan di Badan Jalan, Pedagang Pasar Sukawati Ditertibkan Langsung Oleh Bupati Gianyar
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggapan pemerintah terhadap banyaknya pelanggaran dan kelakuan wisatawan yang datang ke Bali. Hal ini menyebabkan Gubernur melarang wisatawan menggunakan motor sewaan.
Selain itu, pernyataan ini bertujuan untuk menata ulang ekosistem pariwisata Bali yang berkualitas dengan tempat berlibur aman, suguhan alam indah, dan budaya lokal yang khas.
Terkait pelanggaran WNA yang menggunakan motor di Bali, Tjok Bagus mengatakan bahwa hal ini akan selalu dikoordinasikan dengan Polda Bali untuk diberi tindakan jika ada yang melanggar lalu lintas.
“Memang di Pergub tidak ada (sanksi untuk WNA yang membawa motor), tetapi kita selalu berkoordinasi dengan Polda Bali, kan ada tim Kesbangpol tim pemantauan orang asing," katanya.
Baca Juga: Kadis Pariwisata Bali Sebut Penertiban Wisman Tidak Pengaruhi Kunjungan
"Di Kemenkumham ada tim pora (pengawasan dan penindakan orang asing), di Disnaker ada tim TKA ilegal, sehingga jelas tidak ada kewenangan tumpang tindih untuk bagaimana meresponnya,” sambungnya.
Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali selama ini sangat berhati-hati dalam menanggapi segala fenomena yang muncul dalam pariwisata Bali.
Juga mempertimbangkan kerisauan para pemilik rental motor apabila larangan sepeda motor benar-benar diterapkan.
Terkait hal ini, Tjok Bagus mengatakan bahwa akan diadakan diskusi dengan banyak stakeholder termasuk para penyedia jasa rental motor.
Baca Juga: Listrik Akan Tetap Dialirkan Selama Nyepi, PLN Bali: Kecuali di Nusa Penida
“Tentu, kita masih ada koordinasi dan kembali dengan teman-teman yang melaksanakan itu, kita akan diskusi, tapi intinya bagaimana wisatawan yang datang ke Bali aman,” tambahnya.
Penyikapan atas fenomena wisata di Bali harus dibicarakan dengan pemerintah pusat. Sebab pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan dan keputusan tetap ada di pusat.
“Kami di daerah melihat dan mengevaluasi beberapa hal mengusulkan, kan boleh mengusulkan, tapi keputusan ada di pusat," kata Tjok Bagus.
"Walaupun jumlahnya meningkat, tapi tidak ada memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Bali. Dan, kita evaluasi dna kita sampaikan ke pemerintah pusat,” tutupnya. ***
