Network
RINGTIMES BALI - Anggota Komite I Bidang Hukum, Politik, Dan Keamanan DPD RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) menanggapi dingin perihal kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster tentang pelarangan bagi warga negara asing (WNA) menyewa sepeda motor di Pulau Dewata dan wajib menggunakan travel agent ketika berpergian.
AWK mengatakan kebijakan tersebut hanyalah bersifat populis yang tak mungkin bisa diaplikasikan dalam sistem regulasi hukum di negara ini.
"Karena menurut undang-undang lalu lintas, para WNA tersebut diperbolehkan mengendarai kendaraan di Indonesia, asalkan dia memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional," ungkap AWK saat ditemui Ringtimes Bali di Kantor DPD RI Bali, Jalan Cok Agung Tresna No. 74, Denpasar, Jumat 17 Maret 2023.
Sedangkan, menurutnya jika Pemerintah Provinsi berani mengeluarkan pelarangan itu lewat peraturan daerah (Perda), maka kebijakan tersebut sangat rentan ditolak secara nasional.
Baca Juga: Prediksi Cuaca untuk wilayah Nusa Dua dan Sekitarnya, Sabtu, 18 Maret 2023
"Sebab kebijakan melalui perda, haruslah masuk dahulu ke Kementerian Dalam Negeri untuk diverifikasi, dan hal itu otomatis bakal ditolak," ungkap senator peraih pemilih terbesar di Bali dengan raihan 742.781 suara dalam Pemilu 2019 lalu.
Lebih lanjut AWK menyarankan agar Gubernur Bali merapikan dahulu sistem permasalahan berkendara bagi warga negara asing, semisal menyeleksi turis-turis yang mendapatkan SIM internasional secara online, atau juga merapikan izin bagi rental-rental motor yang kerap disewa turis.
"Yang lebih parahnya jika kebijakan ini terlaksana, maka orang-orang negara asing yang datang ke Bali dengan memakai visa resmi, bisa saja menggugat," jelas AWK.
Selain itu, AWK menyorot pula rencana Gubernur Bali untuk menutup visa kunjungan bagi turis-turis yang berasal dari daerah konflik, seperti Rusia dan Ukraina.
