Network
Kemudian mendorong DPR RI menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Presiden RI agar DPRD Bali segera membentuk panitia khusus dan membuat Perda tentang PKWT.
Tak hanya itu, isu lain yang juga disinggung dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah soal desakan meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan agar tidak ada perusahaan-perusahaan di Bali yang menjalankan usahanya dengan cara-cara tidak manusiawi.***
