Network
Sudah barang tentu tidak cukup hanya sampai disini, tahapan terpenting setelah itu justru pada tahapan implementasi dari keputusan yang kita ambil hari ini.
Setelah menyimak dan mencermati pembahasan antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak DPRD, yang mana dalam pembahasannya memakan waktu, tenaga dan pemikiran demi terwujudnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Alami Pembengkakan, Said Didu: Sangat Mahal
Maka Gabungan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan beberapa masukan dan saran diantaranya, Gabungan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendorong Pemerintah Daerah agar memprioritaskan penanganan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Bangli.
Antara lain infrastruktur, akses mobilisasi hasil pertanian dan pergerakan ekonomi kerakyatan serta penciptaan lapangan pekerjaan melalui ekonomi kerakyatan.
Dalam APBD Tahun Anggaran 2023, program pro rakyat harus jelas, baik dari sisi pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan program pelestarian Adat, Seni dan Budaya sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Bupati dalam membangun Bangli bisa nampak dengan jelas “Nangun Sat Kerti Loka Bali" di Kabupaten Bangli.
Baca Juga: Catatan Sejarah Letusan Gunung Semeru, Kembali Meletus 2022
Didalamnya terkandung salah satu makna “Tri Hita Karana" yaitu membangun hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.
Dari sisi pendapatan daerah yang sudah nampak ada peningkatan di APBD TA 2023, kami juga mengharapkan pemberian pelayanan serta fasilitas penunjang yang baik, sehingga bukan hanya mengejar peningkatan tanpa dibarengi dengan pelayanan yang baik.
Kesejahteraan pegawai juga harus berkeadilan serta bisa diterapkan "reward punishment” untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga bisa dengan cepat menjabarkan Visi Misi Bupati, serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
