Tuntutan Aliansi Bali Jengah Adakan Demo Tolak Kenaikan BBM di Jalan Sudirman

- 10 September 2022, 19:39 WIB
Pada aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Bali Jengan, ciptakan 8 tuntutan untuk pemerintah
Pada aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Bali Jengan, ciptakan 8 tuntutan untuk pemerintah /Ringtimes Bali/ Raka Bagus/

RINGTIMES BALI – Sabtu. 10 September 2022 sekitar pukul 15.15 Aliansi Bali Jengah yang terdiri dari berbagai Organisasi Mahasiswa, LSM, dan Komunitas melakukan aksi demo tentang kenaikan BBM di Jalan Sudirman, Denpasar Barat.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Bali Jengah menyerukan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang meliputi Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar serta mendorong motor sebagai bentuk teatrikal.

Menurut Anak Agung Gede Surya Sentana selaku Humas Aliansi Bali Jengan, kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM sangat merugikan masyarakat, terkhususnya golongan menengah ke bawah.

Baca Juga: Disnaker ESDM Bali Sebut BSU Diberikan dengan Syarat BPJS Ketenagakerjaan Aktif Per Juli 2022

“Menurut kami, kebijakan menaikkan harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah sangat menjerat masyarakat Indonesia, terkhususnya golongan menengah ke bawah,” ucapnya ketika ditemui awak media, 10 September 2022.

Selain daripada itu, tidak hanya masalah tentang kenaikan harga BBM, tapi juga menolak kebijakan Pemerintah lainnya yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat.

Maka, pada aksi demo tersebut, Aliansi Bali Jengah mengeluarkan delapan tuntutan kepada Pemerintah, sebagai berikut:

Baca Juga: Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Awasi PEN di 4 Kabupaten Bali

1. Menolak kenaikan harga BBM

2. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden RI untuk mengevaluasi BPH Migas dan berantas mafia migas

3. Menolak pemangkasan upah buruh dan UU Cipta Kerja

4. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden RI untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Baca Juga: Demo Aliansi Bali Jengah Tuntun Motor Sebagai Aksi Penolakan Kenaikan BBM

5. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden RI untuk menarik aparat, di Papua

6. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden RI untuk mencabut Otonomi Khusus Jilid 2 dan DOB di Papua

7. Menolak pembahasan kebijakan pemulihan ekonomi yang berpihak pada investor dan kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan G20

8. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden RI untuk menghapus dan/atau mengganti pasal-pasal bermasalah yang mengancam penerapan nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Baca Juga: Ketua K3S Bangli Serahkan Bantuan kepada Lansia dan Warga Kurang Mampu di Kintamani

Diakhir wawancara, Koordinator Humas Aliansi Bali Jengah Leonhart Wijaya Kusuma mengatakan akan terus melakukan aksi ini, apabila dari pemerintah tidak ada gerakan untuk menurunkan harga BBM.

“Kami akan terus lakukan aksi ini, apabila dari Pemerintah tidak gerakan apapun untuk menurunkan harga BBM,” pungkasnya.***

Editor: Annisa Fadilla


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah