Network
RINGTIMES BALI – Sang Nyoman Sedana Arta selaku Bupati Bangli mengadakan kegiatan rapat dalam rangka pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), sosialisasi Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP) dan bimbingan teknis pengukuran Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Pemkab Bangli.
Rapat tersebut dilaksanakan secara luring dan daring di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Bangli serta Ruang Rapat Krisna Gedung Bag. Umum Barat Lt. I Sekda Bangli, Selasa, 30 Agustus 2022.
Dalam sambutannya, Bupati Sedana Arta menghimbau kepada jajarannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, diperlukan langkah-langkah strategis dan prioritas utama dalam berbagai program.
Baca Juga: Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko Didampingi Bupati Klungkung Tinjau Pembangunan PLTS Nusa Penida
Salah satu aspek dalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah pemberantasan korupsi yang memiliki prioritas tinggi dan menjadi komitmen seluruh komponen bangsa.
Demikian pula, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua bidang, menjadi kunci bagi keberhasilan pemberantasan korupsi.
“Tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance), menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua,” kata Bupati Sedana Arta, dikutip dari Humas Pemkab Bangli, Rabu, 31 Agustus 2022.
Baca Juga: Jelang KTT G20, Kepolisian Lakukan Patroli Malam di Wilayah Legian
“Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, karena korupsi berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan, khususnya aspek sosial dan ekonomi,” sambungnya.
Hal tersebut sejalan dengan Visi Kabupaten Bangli yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Misi ke 7 yaitu mengembangkan sistem tata kelola Pemkab Bangli berbasis TIK yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.
Melalui kegiatan tersebut, Bupati Sedana Arta berharap dapat meningkatkan semangat dan motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta berani melakukan inovasi pelaksanaan pembangunan dengan tetap berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Jadi Pusat Ekonomi Wisata, Pemkab Klungkung Revitalisasi Pasar Semarapura Jadi Tematik
Selain itu, Muhammad Masykur selaku Kepala Perwakilan BPKP Bali menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu komitmen Pemkab Bangli dalam mengantisipasi terjadinya indikasi KKN, namun harus disukseskan oleh semua pihak.
Pengembangan MPAK akan dapat terwujud jika seluruh lapisan masyarakat maupun OPD dapat memiliki kesadaran yang tinggi dalam mencegah terjadinya korupsi.
FCP merupakan rancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pendeteksian kemungkinan terjadinya korupsi khusunya di Pemkab Bangli.
IEPK merupakan sebuah model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi di instansi dan badan usaha pemerintah.
Manfaat adanya IEPK adalah dapat memberikan basis data perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Fasilitator Perwakilan BPKP Bali, Sekda Kabupaten Bangli, Staf Ahli dan Asisten serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangli.***
