Network
RINGTIMES BALI - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Bali, dr. Nyoman Gede Anom menyampaikan peran besar para pimpinan adat di daerah setempat untuk memaksimalkan vaksinasi Covid-19.
Tentunya peran pimpinan adat itu juga bekerjasama dengan masyarakat dan didukung sejumlah peraturan adat, sehingga dapat memaksimalkan capaian vaksinasi Covid-19.
Gede Anom menerangkan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam memaksimalkan vaksinasi yaitu dengan melibatkan para tenaga kesehatan, para pemangku kepentingan, dan peraturan yang berlaku di masyarakat.
Menurutnya, peraturan adat memang memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi masyarakat dibandingkan aturan yang bersifat hukum.
Oleh karena itu, pendekatan banyak dilakukan melalui unsur adat.
"Ada beberapa desa yang memasukkan (vaksinasi) dalam peraturan adatnya," ujar Kadinkes Gede Anom dikutip dari laman antaranews.com.
“Nah itu yang membuat beberapa anggota masyarakat wajib ikut vaksin. Termasuk juga yang memiliki keluarga disabilitas, kalau tidak bisa dihadirkan kami yang menjemput," tambahnya.
Baca Juga: Insiden Tabrak Lari Menimpa Pedagang Bakso di Monang-Maning, Denpasar
Kadinkes Bali itu menerangkan bahwa Bali terkenal dengan adatnya yang luar biasa.
Dimana dari provinsi hingga ke desa itu memiliki kepala adatnya.
Dari sanalah pihaknya merasa terbantu dengan peran mereka.
Kadinkes menyampaikan hal tersebut secara daring pada acara diskusi terbatas bertema, Komunikasi Risiko untuk Mewujudkan Vaksinasi Covid-19 yang Inklusif, Kamis, 18 Agustus 2022, di Makassar, Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Buka Sanur Village Festival 2022 yang Berhasil Masuk 100 KEN
Diskusi itu diselenggarakan oleh Kemitraan Indonesia-Australia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) yang bekerjasama dengan Katadata dan pemerintah daerah yang melibatkan empat provinsi.
Empat provinsi tersebut yakni, Provinsi Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta 16 Kabupaten/Kota yang ada di empat provinsi tersebut.
Diskusi terbatas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan praktik penyelenggaraan vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Cek Fakta, Seumur Hidup Harus Vaksin Covid Setiap 6 Bulan Sekali
Serta membuka kemudahan akses dan pelayanan yang tepat bagi penyandang disabilitas dan kelompok lansia melalui peran komunikasi risiko.
Komunikasi risiko merupakan bagian dari penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan nasional.
Ini menjadi hal penting dalam konteks mendorong kegiatan vaksinasi di masyarakat.
Hal tersebut mengingat pemerataan program vaksinasi masih menghadapi tantangan di berbagai daerah, salah satunya terkait akses vaksin bagi kelompok rentan.
Meski demikian, ia menjelaskan, bukan berarti mengesampingkan peran tenaga kesehatan, namun melalui upaya tersebut masyarakat dinilai menjadi mau melakukan vaksinasi.
Dimana hal tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19.
Terakhir, Gede Anom menuturkan bahwa masyarakat biasa maupun penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas yang sama demi suksesnya program vaksinasi di Provinsi Bali.***
