Network
RINGTIMES BALI - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Women Crisis Center (WCC) mengajukan rancangan ide kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Bali agar bisa memberikan bantuan pinjaman dana dari LPD Desa Adat kepada warga Bali calon pekerja migran ke luar negeri.
Direktur Utama LBH Bali WCC, Ni Nengah Budawati, mengatakan ide agar LPD bisa memberikan bantuan untuk calon pekerja migran ini menjadi penting, mengingat peningkatan jumlah pekerja migran ilegal dari Bali setiap tahunnya, salah satu contohnya yakni, kasus 29 warga Bali yang terlantar di Turki.
Direktur Utama LBH Bali WCC ini melihat rata-rata calon pekerja migran dari Bali memiliki kualitas yang bagus, baik dari segi SDM dan pendidikannya, namun kasus pekerja ilegal itu masih tetap ada lantaran faktor pendanaan.
"Pendaan ini yang kurang di antara semua persyaratan yang harus dimiliki untuk ke luar negeri. Maka dari itu, sering kali jalan pintasnya adalah kalau tidak memiliki dana, dia memakai jasa rentenir,” ujar Ni Nengah Budawati dikutip dari laman antaranews.com.
Baca Juga: Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 77, Kota Denpasar Gelar Lomba Sepeda Hias dan Night Ride
“Kedua, dia memakai jalan pintas dengan membayar murah tanpa ada jaminan kelegalannya," tambahnya.
Oleh karena hal tersebut, ia berpendapat jika jasa LPD dapat digunakan untuk peminjaman dana sekaligus memberikan pengetahuan dan kontrol terhadap agen penyalur yang memberikan pekerjaan.
Ia pun kembali menambahkan, jika kontrol ada di aparat desa, maka pihaknya meyakini kelegalan dan kesahan itu bisa terjamin, selain itu hal ini juga dianggap bisa memutus human trafficking.
Pihaknya diketahui telah melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Bali Cok Ace.
