Kemudian Wasyor Berdarah pada 2001, Uncen Berdarah pada 2006, Nabire Berdarah pada 2012, Paniai Berdarah pada 2014, Nduga Berdarah pada 2017 dan 2018, Fak-Fak Berdarah pada 2019, serta peristiwa HAM lainnya belum ditangani.
Baca Juga: Dinas Pariwisata Denpasar Beri Pelatihan Kepada Pengusaha Kuliner di Bali
“Bahkan Otsus (otonomi khusus) sejak 21 November 2001 telah disahkan dan dilanjutkan dengan Otsus jilid II Papua yang disahkan tanggal 30 Juni. Otsus merupakan kebijakan yang merugikan dan meresahkan rakyat Papua Barat,” ucapnya dikutip dari Antara.
Tidak hanya itu, massa juga menolak DOB atau daerah otonomi baru, mendesak pencabutan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, mendesak pembebasan Viktor Yeimo, Alpius Wonda dan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat.
Selain itu mereka juga mengutuk keras tindakan teror, intimidasi serta upaya kriminalisasi aktivis AMP di Bali dan seluruh tanah Papua.***