RINGTIMES BALI - Dalam rangka monitoring harga bahan pokok, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) berkunjung ke Pasar Kreneng, Denpasar pada Sabtu, 4 Februari 2023.
Sebelumnya, pemerintah telah memsubsidi masyarakat dengan MinyaKita sebagai alternatif minyak goreng kemasan yang harganya melambung tinggi.
Ia mengingatkan para pedagang untuk tidak menaikan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yaitu senilai Rp14.000 per liter. Mengingat minyak goreng masih menjadi produk langka dan mahal di pasaran.
"Harganya tidak boleh naik, kalau naik kena Satgas, nggak boleh lagi jualan," larangnya.
Ditambah mendekati bulan Ramadan dan lebaran 2023, tentu warga bersiap untuk berburu bahan sembako tak terkecuali minyak goreng.
Kerja sama pemerintah dengan produsen minyak goreng
Sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat jelang dua momentum tersebut, Zulhas menyatakan pemerintah telah bekerjasama dengan produsen untuk menambah pasokan minyak goreng ke pasar, yang sebelumnya hanya 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton tiap bulan.
"Sekarang dikurangi yang ke pasar modern, yang online kita kurangi. Sekarang suplai nya ke pasar (tradisional)," ujar Mendag dikutip dari ANTARA pada Senin, 6 Februari 2023.
Bentuk antisipasi lainnya, Zulhas menerangkan bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri selalu mengawal apakah ada kenaikan harga yang signifikan pada bahan pokok secara berkala. Bahan tersebut mencakup minyak goreng, beras, cabe, dan perbawang-an.
"Kita memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadhan karena ini penting sekali. Sekarang setiap Senin, kami dan Kemendagri rapat memonitor ini. Saya udah bikin pos-posnya: beras, kedelai, minyak, bawang, cabe, itu untuk persiapan lebaran," kata Zulhas.
Mendag mengatakan kelangkaan minyak goreng di pasaran bukan semata-mata kekurangan stok.
Baca Juga: Harga Minyakita Tak Boleh Lebih dari Rp14 Ribu, Mendag Zulhas: Nanti Kena Satgas
Hal ini juga terjadi karena warga yang biasa menggunakan migor premium, ikut beralih ke minyak goreng subsidi dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Padahal MinyaKita hanya diperuntukan untuk masyarakat dengan penghasilan rendah.
"Semua orang beli itu, ya jadi habis. Kalau semua yang beli premium beli ini, ya gak akan cukup juga. Karena udah bagus semua mau beli MinyaKita, dijualnya di retail modern, online, padahal kan ini untuk pasar-pasar," tegasnya.
Untuk menekan fenomena panic buying, Zulhas pun mengetatkan kebijakan pembelian MinyaKita. Pembeli harus menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap melakukan transaksi.
Ia menambahkan, masyarakat dilarang memborong apalagi untuk diperjual belikan kembali.
Baca Juga: Kunjungi Desa Kertalangu, Wamendes: Bisa Jadi Inspirasi Bagi Desa Lain Seluruh Indonesia
"Boleh saja membeli 5 kg, tapi harus ada KTP. Gak boleh serakah untuk dijual lagi," jelas Zulhas saat meninjau harga bahan pokok dan ditemani Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.***