RINGTIMES BALI – Dalam upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak, Anggota Komisi II DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya meminta Pemprov Bali untuk dapat memperjuangkan agar peternak bisa mendapat lebih banyak vaksin.
Dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali pada Selasa, 9 Agustus 2022, Anggota Komisi II DPRD Bali ini mengatakan, hingga kini masih banyak hewan ternak yang belum mendapat vaksin, termasuk di Kabupaten Badung.
Anggota Komisi II DPRD Bali ini juga mengingatkan agar Pemprov bisa serius dalam menangani PMK ini agar tidak kembali naik, mengingat sebentar lagi akan diselenggarakan G20.
Baca Juga: Polri Tunggu Sidang KKEP Terkait Pemecatan Irjen Ferdy Sambo
Diketahui bahwa populasi ternak sapi di Bali saat ini mencapai 500 ribu ekor lebih, sementara vaksin yang baru didapat sekitar 100 ribu vaksin.
Pihaknya juga berharap, ketika Bali sudah dinyatakan berhasil dalam penanganan PMK, Satgas Penanganan PMK di Bali dapat memperjuangkan ke pemerintah pusat.
Hal ini agar vaksinasi ternak dari suntikan pertama, hingga kedua bisa dituntaskan segera, serta lalu lintas ternak antar pulau pun bisa segera dibuka.
Baca Juga: Bhabinkamtibmas Polsek Blahbatuh Lakukan Sambang DDS di Desa Keramas, Ingatkan Prokes dan Vaksin
Terkait lintas ternak antar pulau, diketahui telah hampir tiga bulan ditutup.
Hal itu tentu menyebabkan peternak Bali merugi karena tidak bisa menjual ternaknya dengan harga yang pantas, ditambah lagi pasar hewan Beringkit, Badung juga belum dibuka.
Sementara itu, Sekda Bali, Dewa Made Indra, yang juga duduk sebagai Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali, mengatakan Pemprov Bali telah mengusulkan vaksinasi ke pemerintah pusat.
Hal tersebut dilakukan agar situasi Bali menjelang event G20 Indonesia tetap berjalan dengan aman.
Ia menerangkan, bahwa penanganan PMK tidak cukup hanya dengan vaksinasi saja.
Tetapi juga harus dibarengi dengan menjaga kebersihan kandang ternak, termasuk kendaraan angkut ternak.
Satgas Penanganan PMK Bali juga melibatkan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana untuk ditugaskan turun ke lapangan guna langsung memberikan edukasi ke peternak.
Baca Juga: Dua Orang Mahasiswa Terlibat Tabrak Lari di Denpasar, Pengemudi Mobil Tinggalkan TKP
Sehingga diharapkan kondisi di Bali akan tetap kondusif dari kasus maupun isu PMK.
"Bali ini harus kondusif dalam segala hal. Tidak ada segala apapun yang bisa diangkat menjadi isu sensitif yang mempengaruhi pertemuan G20 di Bali," ujar Dewa Made Indra dikutip dari laman antaranews.com.
Dalam kesempatan itu, dia juga memberitahu bahwa pemerintah pusat tengah mengupayakan vaksinasi ternak untuk menangani PMK.
Sama halnya seperti vaksin Covid-19 pada manusia, vaksin PMK juga datangnya dipastikan bertahap.
Pihaknya mengaku telah melaporkan jumlah sapi sesuai data yang diterima yakni sebanyak 556 ribu ekor. Data itu pun sudah diterima Satgas Nasional.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Provinsi Bali Gelar Rapat Perencanaan Distribusi Logistik
Dewa Made Indra menambahkan, jika memang didatangkan 500 ribu-an vaksin secara langsung pun tidak akan bisa digunakan sekaligus, karena ada batas waktu pemakaian.
Menurutnya, semakin cepat bisa melakukan vaksin nanti, maka semakin banyak bantuan vaksin yang akan diberikan oleh pusat.
Selain vaksin, pihaknya juga terus berjuang untuk lalu lintas ternak antar pulau bisa segera dibuka agar pasar hewan di Pasar Beringkit, Badung juga bisa segera dibuka.
Karena menurutnya akan percuma jika pasar hewan dibuka, namun lalu lintas ternak antarpulau belum dibuka.
Dirinya juga mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Menko Marves.***