Network
Baca Juga: Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cafe Blue Star, Sidakarya, Denpasar
Ketiga menurut PT DEB pihaknya telah mendapatkan ijin resmi dari KLHK, sehingga surat dari Luhut tersebut tidak harus membatalkan proyek yang selama ini sedang pihaknya jalankan, dia yakin karena PT DEB sudah mengikuti prosedur.
Bokis mengatakan pernyataan dari Humas PT DEB tersebut adalah alasan yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada untuk dikatakan ke publik.
"Apa yang dimaksudkan PT DEB adalah alasan yang mengada-ada menurut kami, gak mungkin seperti itu," ujar Bokis.
Ia menambahkan bahwa isi dari surat yang dilayangkan Menkomarves tersebut sudah jelas mengatakan proyek pembangunan Terminal LNG tersebut tidak layak.
Baca Juga: BNNP Petakan Ada 34 Kawasan Waspada Narkoba di Bali
Sementara itu Agung yang mewakili Frontier Bali mengatakan bahwa penolakan Menko Marves terhadap proyek Terminal LNG adalah bentuk pelaksanaan fungsi dan tugas Menko Marves.
Dalam hal pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang memang diamanatkan oleh Perpres 92/2019.
"Jadi bisa kita simpulkan bahwa Humas PT DEB tidak sama sekali paham terhadap peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan pernyataan ke media sebaiknya dipelajari dan memahami dengan betul apa yang dikatakan," tegas Agung.
Selain itu, untung dari Kekal Bali mengatakan argumentasi-argumentasi yang di sebutkan oleh Humas PT DEB mencerminkan reputasi dari perusahaan tersebut, dan kemampuan menyampaikan maupun menghimpun informasi dirasa masih kurang.
