RINGTIMES BALI – Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PPPK masuk ke dalam kategori Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dengan kata lain, program ini memiliki tujuan untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN.
Program ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Baca Juga: Polri Tegaskan Rekrutmen Calon Anggota Polisi Tidak Dipungut Biaya
Ketua PGRI Jawa Timur, Teguh Sumarno juga mengungkapkan komitmen pihaknya untuk mengawasi dan menyukseskan program PPPK yang telah berjalan.
“Kami bakal berjuang keras untuk memastikan guru honorer diangkat menjadi ASN PPPK. Kami juga akan berkoordinasi intensif dengan Kemendikbud Ristek agar misi besar untuk merekrut 1 juta guru melalui program PPPK bisa diwujudkan,” ungkapnya, dikutip dari Antara, Jumat, 10 Maret 2023.
“Kami Apresiasi kerja keras Mas Menteri dan kementerian terkait hal ini. ASN PPPK adalah jawaban dari perjuangan para guru honorer yang selama puluhan tahun menyuarakan kesejahteraan yang layak,” sambungnya.
Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Polri Siapkan Pengamanan Jalur Mudik
Kesejahteraan Guru Honorer yang Seringkali Dipertanyakan
Selama ini, guru honorer sering menjadi topik pembicaraan hangat di masyarakat, khususnya khalayak yang terjun di dalam dunia pendidikan.
Sering terjadi, guru honorer yang mendapat bayaran jauh di bawah standar meski sudah bekerja dengan tuntutan yang sangat-sangat tinggi.
Sementra itu, beberapa oknum guru ASN yang menyalahgunakan wewenang sebagai pendidik juga menimbulkan kesenjangan sosial.
Baca Juga: Korlantas Permudah Pembuatan SIM dengan Elektronik Ebook E-AVIS
Hal ini tentu menggerakkan hati pemerintah serta persatuan guru di Republik Indonesia untuk mengupayakan kesejahteraan guru honorer sebisa mungkin.
Harapannya, program PPPK ini dapat menjadi solusi permasalahan tersebut secara efektif, meski guru harus bersabar karena proses tentunya berjalan secara bertahap.
Selain dari pihak penyelenggara, yakni Kemendikbud Ristek, Teguh Sumarno juga memohon dukungannya dari pihak terkait, yaitu pemerintah daerah.
Baca Juga: Bantu KPK Buru Tersangka Kasus Korupsi Harun Masiku, Polri Sebar Red Notice ke Sejumlah Negara
“Kami memohon kepada seluruh jajaran pemda meningkatkan kuota formasi demi nasib para guru honorer," ungkap Teguh.
"Kami percaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional,” sambungnya.***
Cek berita lainnya dari Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.