Kejari Badung bersama Desa Adat Kuta dan BI Bali Beri Tindakan Tegas KUPVA BB yang Tidak Berizin

5 Agustus 2022, 19:44 WIB
Kejari Badung bersama dengan Desa Adat Kuta dan BI Bali memberi tindakan tegas kepada KUPVA BB yang tidak berizin di Desa Adat Kuta. /Kejaksaan Negeri Badung/

RINGTIMES BALI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung bersama dengan Desa Adat Kuta dan Bank Indonesia (BI) Bali memberi tindakan tegas terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang tidak berizin.

Berdasarkan berita rilisan dari Kejari Badung, 5 Agustus 2022, tindakan tegas  dilakukan kepada KUPVA BB yang tidak berizin karena sudah cukup merasahkan masyarakat dan wisatawan.

Selain alasan tersebut, pihak dari pemilik usaha KUPVA BB kerap tidak menghiraukan peringatan dari pemerintah dengan cara melepas stiker segel dan melanjutkan kegiatan usaha.

Pengawasan dan penertiban serta tindakan tegas terhadap KUPVA BB yang tidak berizin tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Agustus 2022.

Baca Juga: Cok Ace Himbau Tim Percepatan Penurunan Stunting Bergerak Cepat Lakukan Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Desa Adat Kuta yang didampingi Kejari Badung yang diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen I Made Gede Bamaxs Wira Wibowo dan BI Bali serta Babhinkamtibmas dan Babinsa.

Tindakan tegas tersebut dilakukan dengan cara menyegel izin operasi KUPVA BB berupa pemasangan stiker segel.

Dari sidak tersebut, lima pelaku usaha sudah dikirimkan berita acara dan ada sekitar 17 KUPVA BB yang sudah dipasangi stiker segel.

Selain penempelan stiker, Desa Adat Kuta beserta jajarannya juga melakukan pengamanan terhadap angka-angka akrilik yang menunjukkan rate penukaran.

Baca Juga: UKL Polsek Abiansemal Lakukan Pengamanan Lalu Lintas di Pura Desa dan Puseh Angantaka

“Pengamanan ini dilakukan karena sudah meresahkan masyarakat Kuta dan Badung secara umum,” ucap Gede Wira Wibawa saat diwawancarai oleh wartawan Ringtimes Bali via Whatsapp, 5 Agustus 2022.

Dalam wawancaranya tersebut, dia menyebutkan bahwa pemilik usaha bisa mendapatkan izin operasi apabila sudah mengurus izin dan dapat menunjukkan kepada pihak desa, Bank Indonesia, serta pihak terkait lainnya.

Selain itu, dia juga menanyakan tindakan secara hukum apabila pemilik usaha tidak mengindahkan peringatan dari pemerintah.

Seizin dari atasan, I Made Gede Bamasx Wira Wibawa selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Badung mengatakan bahwa masih dikoordinasikan.

Baca Juga: Giri Prasta Sampaikan Pandangan Umum Terkait Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023

“Sedang kami koordinasikan tentunya dalam KUHP ada diatur tentang itu, namun apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, kami koordinasikan dengan polri. Dalam hal ini polsek dan polres yang membawahi,” katanya.

Lalu bagi para wisatawan asing, bagaimana mereka mengetahui mana KUPVA BB yang legal dan illegal?

Dilansir dari kanal Youtube Bank Indonesia, cara termudah bagi wisatawan untuk mengetahui legal atau illegal dari KUPVA BB atau moneychanger adalah rate harga yang ditawarkan.

Jika rate harga yang ditawarkan murah, maka sudah dipastikan itu adalah KUPVA illegal atau tidak berizin.

Baca Juga: Kapolres Tabanan Terima Audiensi IJTI Bali, Ajak Media Siarkan Berita Edukatif

Selain itu cara lainnya adalah KUPVA BB sering kali mempermaikan transaksi hingga merugikan customer contohnya seperti uang yang diterima oleh customer tidak sesuai.

Cara lainnya lagi adalah dengan mengecek daftar KUPVA BB berizin di situs resmi Bank Indonesia. Disana tercatat sudah ada 1.069 KUPVA BB yang terdaftar.

Dengan adanya penindakan dan penertiban diharapakan tidak ada lagi kegiatan ilegal yang dapat merugikan masyarakat maupun wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Bali khususnya di Desa Adat Kuta.***

Editor: Suci Annisa Caroline

Tags

Terkini

Terpopuler