RINGTIMES BALI - Sebanyak lima puluh orang pedemo yang terdiri dari Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Bali (FKPP) hingga alumni SMA Bali Mandara mengajukan aspirasi pada Senin, 20 Juni 2022 di Kantor DPRD Bali.
Para pedemo mendesak pemerintah untuk tetap mempertahankan sistem pendidikan gratis di Bali.
Mereka meminta DPRD Bali untuk memperjuangkan sistem pendidikan gratis sehingga siswanya bisa fokus dengan pendidikan.
“Kami mohon perhatikan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin. Kami tidak peduli namanya apa, tapi yang penting sistem pendidikan gratis ini tetap ada,” ujar I Ketut Sae Tanju, Koordinator FKPP dalam pengajuan aspirasinya.
Alumni SMA Bali Mandara, Erik yang kini telah menjadi engineer juga menyampaikan aspirasi bahwa SMA Bali Mandara harus tetap dilanjutkan.
“Kami menegaskan program SMA Bali Mandara dilanjutkan. Kami tidak peduli dengan nama. Jika nama Bali Mandara dihapuskan, silakan. Namun yang ingin dipertahankan program dan sistem pembelajarannya di sana,” lanjut Erik.
Baca Juga: Warga Desa Adat Intaran Sanur Tolak Lokasi Terminal LNG di Kawasan Mangrove Denpasar
Mereka juga meminta agar DPRD Bali menjadikan kajian yang telah dibuat sebagai perbandingan dengan kajian dari Pemprov Bali.
Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menanggapi penyampaian aspirasi dari pedemo bahwa di tengah situasi saat ini, tak semua program-program dari Gubernur serta keinginan yang diinginkan para pedemo dapat terwujud.
Namun aspirasi yang telah disampaikan akan tetap dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkaitan.
Baca Juga: Sekaa Teruna Dharma Laksana Tampilkan Janger Tradisi Njung Slaka di Pagelaran PKB
“Aspirasi yang disampaikan ini sudah tentu kami jadikan bahan untuk segera kami koordinasikan,” ujar Sugawa.
Ia juga menuturkan bahwa kajian dari Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan jumlah penduduk miskin yang masih cukup banyak namun daya tampung di Bali Mandara yang belum setara.
Sehingga dibuatkan kajian berasaskan keadilan atau sama rata. Namun yang dirugikan adalah anak-anak yang memang sangat perlu bersekolah di sana.
Baca Juga: PT PLN Dukung UMKM Bali Gunakan Gerobak Listrik Ramah Lingkungan
Dengan ini, diperlukan harmonisasi melalui diskusi sebaik-baiknya dengan tidak memaksakan kehendak.
“Mudah-mudahan ada jalan tengah, kita biasanya harmonisasi itu ada di sana. Jadi saudara-saudara bersabar dan segala sesuatunya kita hargai, bahwa Gubernur juga memiliki kebijakan-kebijakan sesuai kewenangannya di bidang pendidikan,” lanjutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta turut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah bukan menghapus Bali Mandara dan tidak ada persoalan dengan penggantian nama.
“Bukan menghapus Bali Mandara, ini tidak ada persoalan urusan nama ini,” ujar Budiarta.
“Karena ini kebijakan Pemerintah Bali dalam rangka memberikan keseimbangan, keadilan, pemerataan kepada seluruh siswa miskin dan sangat miskin yang ada di Provinsi Bali,” lanjutnya.
Para pedemo akan datang kembali untuk mendiskusikan perihal ini dan mendesak agar RDP sudah dilakukan besok.***