Network
Dan sudah menjadi keputusan Pemerintah Provinsi Bali yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan karena itu bagian dari suatu produk Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali.
Karena dalam Tata Pemerintahan Gubernur adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, karena itu Pemerintah Kab/Kota se-Bali wajib untuk menindaklanjuti sebagaimana mestinya.
“Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya di Badung, tentu hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota tentu akan kami terapkan semaksimal mungkin dan akan kami kaji apakah kewenangan itu apakah ada distribusi kewenangan bisa kami lakukan di level kecamatan, desa dan desa adat tentu akan kami kaji kembali, sehingga nanti segala norma yang kami gunakan di Kabupaten Badung ini tidak bertentangan dengan norma yang ada di tingkat atas,” jelasnya. ***
