Wabup Suiasa Hadiri Rakor Pariwisata Bali Menuju Bali Era Baru Wujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Berkualitas

- 1 Juni 2023, 14:01 WIB
Wabup Ketut Suiasa saat menghadiri Rakor Pariwisata Bali Menuju Bali Era Baru yang dipimpin oleh Gubernur Bali I Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (31/5).
Wabup Ketut Suiasa saat menghadiri Rakor Pariwisata Bali Menuju Bali Era Baru yang dipimpin oleh Gubernur Bali I Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (31/5). /Dok Humas Badung

RINGTIMES BALI - Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menghadiri Rapat Koordinasi Pariwisata Bali Menuju Bali Era Baru yang dipimpin oleh Gubernur Bali I Wayan Koster bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (31/5).

Turut hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ketua DPRD Prov. Bali Adi Wiryatama, Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra, Wakajati Bali, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wawali se-Bali serta stakeholder pariwisata Provinsi Bali.

Wabup Ketut Suiasa seusai rapat koordinasi mengatakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Bali terkait dengan kebijakan baru penyelenggaraan Pariwisata di Bali.

Pemerintah Kabupaten Badung tentu punya kewajiban dalam melaksanakan dan menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Bali.

Dan ini sifatnya aktual dan faktual maka akan segera ditindak lanjuti dengan semua jajaran baik di struktur pemerintahan dan juga dengan lembaga sosial dan Bendesa Adat di Badung ini.

“Karena kita sudah sepakat bagaimana pariwisata Bali ini pariwisata yang tertib, nyaman dan elegan, sehingga kita bisa mewujudkan kualitas tourism itu,” ujarnya.

Terkait dengan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti villa yang tidak berizin tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Baca Juga: Serukan Semangat Persatuan pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jembrana

“Kalau dia melanggar tentu tindakan kami sampai pembongkaran dan sebagainya, kemudian yang tidak berizin kita dorong untuk mengurus izinnya, yang sudah berijin namun tidak mendukung terwujudnya suatu pariwisata yang positif, produktif dan kondusif di Badung bisa jadi kita tinjau juga perizinannya. Yang jelas kita akan selalu taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan apapun yang kita lakukan akan tetap berpedoman pada peraturan itu sendiri,” tegasnya.

Sehubungan dengan dis and branding yang akan dimasukan dalam paspor, karena pemerintah kabupaten merupakan bagian integral dari pemerintahan Provinsi.

Halaman:

Editor: Dian Effendi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x