Network
Kesejahteraan Guru Honorer yang Seringkali Dipertanyakan
Selama ini, guru honorer sering menjadi topik pembicaraan hangat di masyarakat, khususnya khalayak yang terjun di dalam dunia pendidikan.
Sering terjadi, guru honorer yang mendapat bayaran jauh di bawah standar meski sudah bekerja dengan tuntutan yang sangat-sangat tinggi.
Sementra itu, beberapa oknum guru ASN yang menyalahgunakan wewenang sebagai pendidik juga menimbulkan kesenjangan sosial.
Baca Juga: Korlantas Permudah Pembuatan SIM dengan Elektronik Ebook E-AVIS
Hal ini tentu menggerakkan hati pemerintah serta persatuan guru di Republik Indonesia untuk mengupayakan kesejahteraan guru honorer sebisa mungkin.
Harapannya, program PPPK ini dapat menjadi solusi permasalahan tersebut secara efektif, meski guru harus bersabar karena proses tentunya berjalan secara bertahap.
Selain dari pihak penyelenggara, yakni Kemendikbud Ristek, Teguh Sumarno juga memohon dukungannya dari pihak terkait, yaitu pemerintah daerah.
Baca Juga: Bantu KPK Buru Tersangka Kasus Korupsi Harun Masiku, Polri Sebar Red Notice ke Sejumlah Negara
“Kami memohon kepada seluruh jajaran pemda meningkatkan kuota formasi demi nasib para guru honorer," ungkap Teguh.
"Kami percaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional,” sambungnya.***
