Network
Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membuat SOP penyusunan Purana, serta menginformasikan atau mensosialisasikan mekanisme penyusunan Purana kepada umat Hindu yang ada di Kabupaten Badung.
Ketua PHDI Badung Gede Rudia Adiputra menyampaikan bahwa pada kegiatan hari ini mendapatkan masukan-masukan.
Baca Juga: Kejagung Tunjuk JPU Usai Dapat SPDP 4 Tersangka Kasus Kematian Brigadir J dari Bareskrim Polri
Masukan tersebut nantinya digunakan parisada bersikap, melangkah dan membuat program agar pura-pura seperti Pura Besar, Pura Kahyangan Desa, bahkan Pura Keluarga khususnya di Kabupaten Badung memiliki Purana.
“Purana sangat penting bagi kita karena untuk generasi kedepan agar tidak kehilangan jejak. Sehingga penyusunan purana ini berdasarkan beberapa materi yang kita dapatkan baik dalam prakempa maupun babad," ujar Gede Rudia Adiputra.
Pihaknya akan coba meramu masukan-masukan sehingga nantinya menghasilkan purana, yang isi dari purana ini akan disepakati, diakui, dan diyakini oleh para penyusun Purana.
"Dengan adanya purana yang disepakati dan ditetapkan maka parisada akan lebih mudah menetapkan status sebuah pura bagi pura yang belum jelas statusnya," ucap Ketua PHDI Badung.
Baca Juga: Sambut KTT G20, Ditpolairud Polda Bali Dapat Kendaraan Taktikal Operasional Tambahan
Kepala Dinas Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Bidang Sejarah Dinas Kebudayaan Badung Ni Nyoman Indrawati menyampaikan, Dinas Kebudayaan selaku dinas yang mewadahi adat, agama, dan seni budaya mendorong agar setiap pura terdapat purana.
Hal tersebut ditekankan oleh Ni Nyoman Indrawati, guna untuk persyaratan apabila membuat surat keterangan terdaftar (SKT).
