Network
Namun aspirasi yang telah disampaikan akan tetap dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkaitan.
Baca Juga: Sekaa Teruna Dharma Laksana Tampilkan Janger Tradisi Njung Slaka di Pagelaran PKB
“Aspirasi yang disampaikan ini sudah tentu kami jadikan bahan untuk segera kami koordinasikan,” ujar Sugawa.
Ia juga menuturkan bahwa kajian dari Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan jumlah penduduk miskin yang masih cukup banyak namun daya tampung di Bali Mandara yang belum setara.
Sehingga dibuatkan kajian berasaskan keadilan atau sama rata. Namun yang dirugikan adalah anak-anak yang memang sangat perlu bersekolah di sana.
Baca Juga: PT PLN Dukung UMKM Bali Gunakan Gerobak Listrik Ramah Lingkungan
Dengan ini, diperlukan harmonisasi melalui diskusi sebaik-baiknya dengan tidak memaksakan kehendak.
“Mudah-mudahan ada jalan tengah, kita biasanya harmonisasi itu ada di sana. Jadi saudara-saudara bersabar dan segala sesuatunya kita hargai, bahwa Gubernur juga memiliki kebijakan-kebijakan sesuai kewenangannya di bidang pendidikan,” lanjutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Bali Gusti Putu Budiarta turut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah bukan menghapus Bali Mandara dan tidak ada persoalan dengan penggantian nama.
