RINGTIMES BALI - Warga Desa Intaran Sanur bersama KEKAL Bali, FRONTIER Bali, dan WALHI Bali menggelar aksi terkait pembangunan LNG di kawasan mangrove pada Kamis, 14 Juli 2022 di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
"Kami bersepakat menolak kriminal LNG di mangrove Sanur," seru Kepala Desa Sanur dalam orasinya.
Pihaknya menyatakan akan terus memperjuangkan aksi ini sampai ada keputusan dari Gubernur Bali untuk memindahkan pembangunan LNG dari hutan mangrove.
Baca Juga: Fly Board Murah di Tanjung Benoa, Rp350 Ribu Bisa Terbang Seperti Iron Man di Atas Laut Bali
Sebelumnya Gubernur Bali telah mengarahkan pembangunan Terminal LNG tidak dilakukan di kawasan mangrove.
Namun terjadi kesimpangsiuran informasi dan belum ada pencabutan perizinan pemanfaatan hutan mangrove untuk Terminal LNG.
Oleh karenanya peserta aksi memberikan pernyataan untuk mencabut perizinan dan pembangunan Terminal LNG di kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai.
Baca Juga: Wakil Gubernur Bali Dipilih Sebagai Narasumber Acara Sosialisasi Moderasi Beragama di Jawa Timur
Kedua yaitu meminta untuk menghentikan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang melegalisasikan pembangunan Terminal LNG.
"Kami meminta untuk menghentikan perizinan yang terkait dengan Terminal LNG," kata Bendesa Adat Intaran Sanur.
"Kami meminta tidak ada revisi-revisi terhadap Perda," sambungnya.
Terakhir yaitu meminta untuk membuka data studi kelayakan.
Baca Juga: Dewa 19 Akan Tampil Bersama Ello di Uniflox Bali 20 Agustus 2022 Mendatang
Setelah menampilkan pagelaran Barong serta Rangda dan melakukan orasi, peserta aksi kembali ke lokasi parkiran timur Lapangan Renon dan membersihkan lokasi aksi.***