RINGTIMES BALI – Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Safari Kesehatan yang menyasar kelurahan Penarukan dan Banyuning sebagai rangkaian dari HUT ke-418 kota Singaraja.
“Safari kesehatan juga dirangkai dengan pembagian bingkisan sembako kepada warga lansia dan disabilitas,” ucap Ny. I Gusti Ayu Aries Suradnyana selaku Ketua K3S Buleleng pada Senin, 28 Maret 2022 yang didampingi I Putu Kariaman Putra selaku Kepala Dinas Sosial Buleleng dikutip dari laman Antara.
Dirinya menyampaikan penyerahan paket sembako dan Safari Kesehatan yang digelar merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun kota Singaraja.
Baca Juga: Dosen Unud I Dewa Nyoman Wiratmaja Dibebastugaskan Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi DID
Kegiatan tersebut menyasar kalangan lansia dan disabilitas karena kelompok warga tersebut tidak bisa bekerja secara maksimal demi memenuhi kebutuhan.
Tidak hanya paket sembako, para lansia juga diberikan pelayanan cek kesehatan seperti cek tensi untuk memenuhi kebutuhan lansia.
“Kalau kita lihat kebutuhan, tentu kebutuhan dasar sandang pangan papan juga layanan kesehatan. Kalau pangan ya yang sekarang ini, kalau papan mungkin sanitasi mereka,” kata Ketua K3S Buleleng tersebut.
Baca Juga: Jelang Akhir BRI Liga 1, PT Liga Indonesia Baru: Mohon Ijin Tanding di Bali
Di sisi lain, I Putu Kariaman Putra menyampaikan pemberian paket sembako dan Safari Kesehatan tersebut bertujuan meringkankan beban lansia dan disabilitas dan agar para penerima bantuan dapat merasakan pembangunan di kabupaten Buleleng.
Baginya, tidak hanya paket sembako namun juga diberikan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat ketiak.
Dirinya mengatakan dengan bantuan yang diberikan, para penerima bisa diringankan bebannya serta bisa turut memeriahkan HUT Singaraja dan bersama-sama merasakan manfaat pembangunan di kabupaten Buleleng.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dapat Dukungan IsDB Jelang KTT G20 Bali, Sri Mulyani: Kami Punya Prioritas yang Sama
Kepala Dinas Sosial Buleleng tersebut menambahkan penerima bantuan tahun ini adalah masyarakat yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Non-program, namun dilihat dari Musyawarah Desa atau Kelurahan.
Berdasarkan penyampaiannya, ia mengatakan bagi yang memiliki Jaminan Kesehatan akan difasilitasi dengan jaminan kesehatan berupa KIS.
Bagi warga disabilitas hasil MusDes yang belum memiliki jaminan kesehatan agar dibantu Mekel atau Lurah untuk mengajukan ke dinas sosial kepesertaan KIS APBD.***