Network
RINGTIMES BALI - Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa Pemkab Badung tidak langsung kenakan sanksi Denda kepada Pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes).
Menurutnya, memberi Pemahaman pada masyarakat terkait protokol kesehatan lebih efektif dari pada memberi sanksi denda. Sanksi hanya akan diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran yang sama secara berulang.
Hal ini ditegaskan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa di Puspem Badung, Rabu, 9 September 2020.
Baca Juga: Potensi Penyalahgunaan Bansos Covid-19 di Bali Tinggi, ICW Nilai Pemda Bali Tidak Transparan
"Terhadap Peraturan Gubernur terkait penggunaan masker ini, kami menghargai sepenuhnya dengan adanya Pergub itu. Tetapi berkenaan dengan implementasi di Kabupaten Badung khususnya kami harus melakukan edukasi. Edukasi kepada masyarakat tidak langsung ke denda," ungkap Giri.
Giri Prasta menegaskan Pemkab Badung lebih mengedepankan memberikan edukasi, karena memahami kondisi masyarakat Badung saat ini yang kesulitan di bidang ekonomi.
Bahkan dunia pun sekarang terpuruk karena pademi Covid-19. Dengan demikian, dari awal hingga sekarang dan kedepannya Pemkab Badung selalu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol Kesehatan.
Baca Juga: Kota Denpasar Wakili Indonesia dalam Konferensi ICMA
Lebih lanjut Bupati Giri Prasta menyampaikan sanksi denda administratif merupakan upaya terakhir, bila upaya pembinaan dan teguran juga tidak diindahkan. Sedangkan terkait dengan penanganan saat ini, bupati menilai terlalu represif.
"Boleh tegas tetapi melalui pembinaan. Maka saya kira itu tidak akan dilakukan kembali dan kami selaku Ketua Gugus Kabupaten Badung sudah minta kepada tim dibawah, kita kedepankan sekali lagi edukasi untuk kepentingan masyarakat," tegasnya.
