Network
RINGTIMES BALI - Sini Nur Hutifah (38), warga Banjar, Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali kini hanya bisa pasrah memikirkan kehamilannya yang sudah berusia sembilan bulan.
Pasalnya, istri dari Mastari (41), seorang pekerja serabutan tidak memiliki uang untuk biaya persalinan. Dia binggung harus melahirkan di mana karena Puskesmas 2 Jembrana dekat rumahnya meminta Siti demikian panggilan akrabnya membayar Rp 800 ribu jika ingin bersalin di sana.
Baca Juga: Banyak Aset Pemkab Tak Bersersifikat, Bupati Artha Mengadu ke BPN
"Saya tidak punya uang sebanyak itu, suami jarang kerja karena corona. Saya jadinya binggung mau melahirkan dimana," ujarnya saat ditemui di rumahnya, Rabu (8/7/2020).
Siti yang asli penduduk Jembrana dan ber KTP Jembrana awalnya sempat mendatangi Puskesmas 2 Jembrana di Desa Yehkuning untuk periksa kehamilannya. Namun saat itu dia tidak memiliki kartu Kis, maupun BPJS dan dia hanya menyerahkan KTP dan kartu KK kepada petugas puskesmas.
Baca Juga: Begini Kronologis Pasangan Selingkuh Lagi Wik Wik Digrebek
Sayangnya setelah diperiksa, Siti mengaku disuruh bayar Rp 70 ribu karena didaftarkan sebagai pasien umum oleh petugas puskesmas. Beruntung saat itu dia membawa uang dan dia kemudian membayarnya.
Padahal informasi yang diterimanya warga ber KTP Jembrana mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dengan hanya membawa KTP dan kartu KK jikapun tidak memiliki kartu Kis atau BPJS.
"Dua bulan kemudian saya datang lagi ke puskesmas itu untuk periksa. Seperti biasa saya serahkan KTP dan kartu KK ke petugas pukesmas," tuturnya ditemani adiknya.
Namun setelah senpat cek tensi dan mau pemeriksaan lab, dia diminta membayar karena didaftarkan sebagai pasien umum. Lantaran Siti tidak memiliki uang, dia ngotot tidak mau membayar.
Baca Juga: Sungguh Terlalu, Pegawai Kampus Curi Uang Ratusan Juta, Ludes Buat Judi Online
Sempat terjadi perdebatan dengan petugas karena Siti tetap ngotot tidak mau membayar, akhirnya petugas yang mendaftarkan Siti mengalah, mengatakan kepada petugas lain bahwa dia akan membayarkan pengobatan Siti. Namun poto copy KK Siti diminta dengan alasan akan dikordinasikan dengan pihak desa untuk pengurusan BPJS.
"Habis debat dengan petugas dan petugas katanya yang bayarkan, saya diperiksa uang cek tensi. Tapi saya ditakut-takuti dibilang tensi saya tinggi dan harus operasi sesar kalau mau melahirkan. Padahal saat tensi pertama dibilang normal," tungkasnya.
Kini Siti binggung karena jika melahirkan di Puskesmas tersebut harus bayar Rp 800 ribu, apalagi jika benar dia harus operasi sesar. Lagipula dia mengaku takut lagi kesana karena sudah mengadukan masalah tersebut kepada wartawan.
Baca Juga: Astafirullah, Lagi Satu PMI di Jembrana Positif Covid 19
Terkait hal tersebut, pihak Pukesmas 2 Jembrana belum bisa dikonfirnasi. Dicoba menemui Kepala Pukesmas, yang bersangkutan tidak berada di tempat karena sudah lewat jam dinas.
Sementara Plt Kadis Kesehatan Jembrana dr I Putu Suekantara melalui pesan WhatsApp (WA) mengatakan semestinya warga yang ber KTP Jembrana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gtaris di Puskesmas maupun rumah sakit, hanya dengan membawa KTP dan kartu KK jika belum menjadi.peserta BPJS atau memiliki kartus Kis.
"Petugas pukesmas wajib juga menyarankan kepada pasien agar segera mengurus BPJS atau Kis, agar masyarakat paham," terangnya.
