Network
RINGTIMES BALI - Sini Nur Hutifah (38), warga Banjar, Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali kini hanya bisa pasrah memikirkan kehamilannya yang sudah berusia sembilan bulan.
Pasalnya, istri dari Mastari (41), seorang pekerja serabutan tidak memiliki uang untuk biaya persalinan. Dia binggung harus melahirkan di mana karena Puskesmas 2 Jembrana dekat rumahnya meminta Siti demikian panggilan akrabnya membayar Rp 800 ribu jika ingin bersalin di sana.
Baca Juga: Banyak Aset Pemkab Tak Bersersifikat, Bupati Artha Mengadu ke BPN
"Saya tidak punya uang sebanyak itu, suami jarang kerja karena corona. Saya jadinya binggung mau melahirkan dimana," ujarnya saat ditemui di rumahnya, Rabu (8/7/2020).
Siti yang asli penduduk Jembrana dan ber KTP Jembrana awalnya sempat mendatangi Puskesmas 2 Jembrana di Desa Yehkuning untuk periksa kehamilannya. Namun saat itu dia tidak memiliki kartu Kis, maupun BPJS dan dia hanya menyerahkan KTP dan kartu KK kepada petugas puskesmas.
Baca Juga: Begini Kronologis Pasangan Selingkuh Lagi Wik Wik Digrebek
Sayangnya setelah diperiksa, Siti mengaku disuruh bayar Rp 70 ribu karena didaftarkan sebagai pasien umum oleh petugas puskesmas. Beruntung saat itu dia membawa uang dan dia kemudian membayarnya.
Padahal informasi yang diterimanya warga ber KTP Jembrana mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dengan hanya membawa KTP dan kartu KK jikapun tidak memiliki kartu Kis atau BPJS.
"Dua bulan kemudian saya datang lagi ke puskesmas itu untuk periksa. Seperti biasa saya serahkan KTP dan kartu KK ke petugas pukesmas," tuturnya ditemani adiknya.
Namun setelah senpat cek tensi dan mau pemeriksaan lab, dia diminta membayar karena didaftarkan sebagai pasien umum. Lantaran Siti tidak memiliki uang, dia ngotot tidak mau membayar.
