Network
Ranperda tentang Penyelenggaran Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman, sebagai upaya untuk pemenuhan hak hidup dan kebutuhan dasar setiap orang.
Kemudian, Ranperda tentang Penetapan Desa, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043.
Yang mana pada intinya, Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Tabanan menyetujui atau sepakat untuk membahas lebih lanjut ketujuh Ranperda tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada di Dewan.
Bupati Tabanan, Sanjaya menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas kekompakan semua fraksi di DPRD, dimana sebelum menyampaikan pemandangan umum menggaungkan salam Pancasila dan salam merdeka.
Pancasila sebagai perekat, pemersatu bangsa Indonesia yang patut digelorakan, dihormati sekaligus diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.
Begitupun Bupati Sanjaya saat menjawab Pemandangan umum fraksi diawali salam Pancasila dan salam merdeka yang dibalas seluruh hadirin.
"Kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas apresiasi terhadap Opini WTP untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut terhadap LKPD Kabupaten Tabanan dari tahun 2014 sampai tahun 2022," ujar Sanjaya.
“Opini WTP pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama, seluruh OPD serta seluruh komponen terkait di dalam pengelola keuangan daerah. Hal tersebut tidak membuat kami sampai merasa puas dan terlena, namun harus menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dengan berbagai upaya pembenahan dan penyempurnaan," ujar Sanjaya.
Dalam kesempatan itu, Orang nomor satu di Tabanan meminta kepada para Pimpinan dan anggota Dewan dan stakeholder yang terkait serta jajaran perangkat daerah agar selalu bersinergi, berkolaborasi dalam penyempurnaan penyusunan Ranperda ini.
Hal ini dikatakan Sanjaya merupakan komitmen eksekutif dan legislatif dalam rangka memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
