Network
RINGTIMES BALI - Aliansi Bali Jengah kembali menggelar aksi demo jilid ketiga. Kini aksi tersebut diadakan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Senin, 26 September 2022.
Dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya, aksi yang digelar kali ini sedikit "agresif". Pasalnya, Aliansi Bali Jengah sudah mulai bakar ban di depan kantor DPRD.
Selain itu, sempat terjadi gesekan antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang menjaga keamanan aksi demo, tetapi itu tidak berlangsung lama.
Baca Juga: BEM SI Akan Lakukan Aksi Demo Serentak Bertajuk 'Puncak Pengkhianatan Rezim'
Menurut keterangan dari salah satu demonstran yang tidak mau disebut namanya, kericuhan tersebut terjadi karena salah satu oknum polisi ingin mencoba mengambil botol aqua besar berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari salah satu massa aksi.
"Padahal itu minyak untuk genset loh," ujar salah satu massa aksi saat melakukan orasi di atas mobil.
Dari pihak polisi, Kabag Opsnal Polresta Denpasar Made Uder menjelaskan bahwa intervensi yang dilakukan oleh polisi adalah untuk menghindari hal-hal negatif.
Baca Juga: Polresta Denpasar Turunkan Ratusan Personil Kawal Aksi Demo Aliansi Bali Jengah
"Kita lakukan hanyalah untuk menjaga keamanan. Jika solar itu dipakai untuk isi mesin, oke kita berikan. Tapi jangan sampai minyak tersebut dipakai untuk bakar-bakar yang dapat menimbulkan ledakan nantinya," jelasnya.
Sebelumnya, memang pihak demonstran menggunakan minyak untuk membakar ban di depan kantor DPRD. Namun berhasil dipadamkam oleh pecalang.
Selain daripada itu, aksi demo yang digelar oleh Aliansi Bali Jengah ini menyuarakan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, salah satunya adalah isu kenaikan BBM.
Baca Juga: Tuntutan Aliansi Bali Jengah Adakan Demo Tolak Kenaikan BBM di Jalan Sudirman
"Selain isu BBM sendiri, masih ada isu lainnya yang sangat merugikan rakyat seperti pasal-pasal RKUHP yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, pemangkasan upah buruh dan UU Cipta Kerja, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, dan masih banyak lagi," ujar Koordinator Aksi Aliansi Bali Jengah, Julian Anggi Rumahorbo.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menolak kebijakan ekonomi yang dianggap lebih memihak kepada investor daripada mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan KTT G20 nanti.
Para demonstran Aliansi Bali Jengah juga mengancam akan melakukan aksi kembali dan membawa lebih banyak massa aksi, jika aspirasi mereka tidak didengar.
Baca Juga: FKPP-Alumni SMA Bali Mandara Demo Desak DPRD Pertahankan Sistem Pendidikan Gratis
Hingga aksi demo selesai sekira pukul 18.00 WITA, tidak ada dari pihak DPRD Provinsi Bali turun ke lapangan, menemui, serta mendengar aspirasi dari para demonstran.*
