Network
RINGTIMES BALI - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi demo serentak, 30 September 2022.
Aksi demo serentak tersebut merupakan hasil dari Rakernas Aliansi BEM SI ke-15 yang diselenggarakan di Taman Werdhi Budaya Art Centre Rabu, 21 September 2022.
"Kita akan lakukan demo serentak, 30 September 2022 mendatang yang berpusat di Jakarta. Begitupun dengan wilayah-wilayah daerah," jelas Koordinator Pusat BEM SI Abdul Kholiq saat ditemui awal media, 21 September 2022.
Aksi demo yang akan dilakukan 30 September 2022 mendatang adalah bertajuk 'Puncak Pengkhianatan Rezim.'
Baca Juga: Pemkab Klungkung dan Jembrana Siap Datangkan Teknologi RDF untuk Kelola Sampah Residu
"Kita akan adili Jokowi dan kroni-kroninya untuk kemudian, menuntaskan janji-janjinya untuk tidak terus berkhianat kepada rakyat," tegasnya.
Menurut Abdul Kholiq, hal ini dilakukan berdasarkan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia.
"Kita akan terus kawal isu-isu yang ada, hingga menghasilkan hasil yang memuaskan," ujarnya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, pria umur 22 tahun tersebut memastikan akan mengajak elemen masyarakat lainnya untuk ikut demo.
"Karena BEM SI ini borderless, kemudian kita juga ingin selalu dilihat inklusif," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kenaikan BBM akan menjadi isu pertama yang dibahas saat melakukan demo besar-besaran di Jakarta.
Baca Juga: FAD Gianyar Ajak Masyarakat Jadikan HAN 2022 sebagai Momen Lebih Peduli Hak Anak
"Setelah itu, baru ke isu-isu lainnya seperti isu RKUHP bermasalah, korupsi, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut akan menjadi pemantik," ucapnya menambahkan.
Untuk jumlah universitas yang terkonfirmasi akan ikut dalam aksi demo besar-besaran, Abdul Kholiq masih enggan mengungkapkan ke publik.
"Itu akan segera tervalidasi untuk teman-teman yang berjuang dan yang pasti jumlahnya ribuan," jelasnya.
Diakhir sesi wawancara, ia juga mengharapkan agar dengan adanya aksi demo besar-besaran ini akan memberi tekanan lebih kepada Pemerintah dan bersedia mendengar aspirasi rakyat.***
