Network
RINGTIMES BALI - Rabu, 7 September 2022, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Denpasar lakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Bali terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pada aksi tersebut para mahasiswa mengekspresikan penolakan mereka tentang kenaikan harga BBM yang kian menjerat masyarakat Indonesia, khususnya kalangan bawah.
Selain naiknya harga BBM, HMI juga mengkritik kebijakan kenaikan harga tarif listrik, karena menurut pendapat Moh. Alawy Sayfi selaku Ketua Umum HMI Denpasar 2022 mengatakan hal ini akan mempengaruhi laju inflasi walau terbatas.
Baca Juga: Kadisnaker Telusuri Kasus Dugaan Perdagangan Manusia Asal Bali di Dubai
"Meskipun kenaikan tarif dasar listrik terjadi pada kalangan menengah ke atas dan industri, kebijakan ini juga memiliki pengaruh terhadap laju inflasi, walaupun terbatas," ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, ia juga mengkritik tentang adanya mafia di dalam sektor minyak dan gas serta biaya pendidikan yang sangat mahal.
Maka dari itu, dalam aksi demonstrasi kenaikan harga BBM tersebut, HMI mengeluarkan 5 penolakan serta memberikan 7 solusi kepada Pemerintah, antara lain:
1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah dan UMKM yang sepenuhnya belum pulih dari Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemkab Badung Jadi Tuan Rumah Bimtek Pengembangan Perpustakaan
2. Meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik
3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas, dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan.
4. Menolak secara tegas komersialisasi pendidikan dan menuntut untuk menciptakan pendidikan yang ilmiah, gratis, dan demokratis.
5. Mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap masa aksi.
Selain itu, HMI juga memberikan solusi kepada pemerintah atas persoalan energi tersebut, antara lain:
1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
2. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan penjagaan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan.
Baca Juga: Pemkab Buleleng Berikan PLKB Fasilitas Kendaraan Roda Dua Guna Tingkatkan Pelayanan
3. Mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.
4. Melalukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
5. Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
6. Menyesuaikan dan merapikan secara tegas terkait sistem pendidikan yang benar.
7. Menindak secara tegas berbagai oknum yang mengadu domba massa aksi dengan para pihak keamanan dan tindakan represif.***
