RINGTIMES BALI - Sosialisasi melalui pemberdayaan kemitraan usaha mikro bagi pelaku UKM Kabupaten Bangli dilaksanakan di di Balai Latihan Kerja (BLK) Kayuambua, pada hari Rabu, 1 Maret 2023.
Dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan saat itu dihadiri oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli Ni Luh Ketut Wardani, I Putu Mertawirawan selaku narasumber dari Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kabupaten Bangli dan Nyoman Tri Arya Nugraha selaku narasumber dari Bank PBD Bali cabang Bangli.
Guna mempercepat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Baca Juga: Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi, Pertamax di Bali Naik Menjadi Rp13.300
Dimana Presiden telah mengintruksikan kepada Pemerintah untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam Negeri.
Dimana dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produk dalam Negeri.
Wakil Bupati (Wabup) Bangli, I Wayan Diar dalam arahanya saat itu menyampaikan, kenapa sosialisasi ini harus segera dilaksanakan di Kabupaen Bangli?
Baca Juga: 4 Bacalon DPD Belum Lengkapi Persyaratan Verifikasi Faktual KPU Bali
"Itu dikarenakan kondisi eksisting saat ini masih minimnya keterlibatan pelaku usaha dan UMKM lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang tergambar pada pemanfaatan sistem e-Katalog," ucapnya.
Mengatasi persoalan dimaksud, lanjut Wabup Diar menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bangli bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia telah menyediakan 21 etalase pada e-Katalog lokal milik Pemerintah.
"Yang nantinya akan digunakan oleh pelaku usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Bangli untuk memasarkan produk-produknya," terang Wabup Diar.
Baca Juga: Perkuat Regenerasi, Pemuda Katolik Denpasar Bersiap Gelar Masa Penerimaan Anggota
Kehadiran e-Katalog milik Pemerintah ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam mendorong UMKM.
"Agar lebih dikenal, berdaya saing, dan bisa semakin berkembang dalam meningkatkan perekonomian daerah," tegasnya.
Tujuan sistem e-Katalog hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran usaha kecil yang mempermudah transaksi jual beli antar pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa, dan Pemerintah daerah sebagai pengguna barang/jasa.
Baca Juga: Tim Basarnas Bali Lakukan Pencarian Kapal Motor yang Tenggelam di Samudera Hindia
"Dalam hal ini diharapkan dapat mengeliminir (mencegah) berbagai potensi pelanggaran hukum," ungkap Wabup Bangli.
Kepada peserta sosialisasi Wabup berharap, ini menjadi barometer awal kebangkitan UMKM Bangli yang punya strategi dan daya saing yang tinggi di tengah gencarnya perkembangan teknologi.
Harapan paling utama adalah para pelaku UMKM sebagai pelaku belanja APBN maupun APBD dapat mengetahui apa untung rugi dan pentingnya penggunaan produk dalam Negeri.
Baca Juga: Informasi Terupdate Kartu Prakerja Gelombang 48 Sebagai Program Pemerintah yang Bermanfaat
Lalu Wabup juga berharap adanya penggunaan e-Katalog lokal dalam setiap transaksi barang/jasa Pemerintah.
Saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini. "Seluruh peserta akan memiliki persepsi, pengetahuan, dan pemahaman yang sama dalam memahami pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog” harapnya sekaligus akhiri arahan.
Sementara itu, Kadis Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Ni Luh Ketut Wardani selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan sosialisasi ini merupakan hasil rapat koordinasi KUR Diprim hotel pada tanggal 10 pebruari 2023 yang disampaikan oleh jajaran Komenkop RI dan hasil rapat P3DL yang dilaksanakan di ruang rapat krisna pada tanggal 15 Pebruari 2023.
Baca Juga: Usung Tema Gaya Hidup Berkelanjutan, SMAN 1 Gununghalu KBB, Gelar Acara Panen Raya
Adapun maksud dan tujuan dilaksanakanya kegiatan penyelenggaraan melalui kemitraan usaha mikro ini menurut Ketut Wardani yaitu untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi para pelaku UMKM didalam pengaksesan modal usaha, memahami mekanisme untuk terdaftar di e-katalog lokal.
Sehingga nantinya bisa bermitra dengan Pemerintah daerah sebagai penyediaan barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah.
"Dan mampu memenuhi apa yang diharapkan Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri," ungkap Wardani.
Baca Juga: Indodax Resmikan Kantor Kedua Agar Lebih Dekat dengan Komunitas Bali
Disampaikan juga oleh Wardani, kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pelaku UMKM yang berminat sebagai penyedia barang dan jasa Pemerintah daerah Kabupaten Bangli.
"Ada 21 etalase selama 1 hari dengan narasumber dari PT BPD BALI cabang Bangli dan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bangli," pungkasnya.***
Cek berita seputar lokal Bali di Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.