Banjir dan Tanah Longsor Dipicu Alih Fungsi Lahan, WALHI Bali: Pembangunan Harus Berorientasi Mitigasi Bencana

19 Oktober 2022, 18:31 WIB
Direktur WALHI Bali Made Krisna Dinata menyampaikan bahwa banjir dan tanah longsor yang melanda Bali terjadi karena alih fungsi lahan. /Ni Made Ari Rismaya Dewi/Ringtimes Bali/

RINGTIMES BALI - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali memberikan tanggapannya terkait dengan banjir dan tanah longsor yang melanda Bali saat ini pada Selasa, 18 Oktober 2022.

Dalam konferensi persnya, Direktur WALHI Bali Made Krisna Dinata menyebutkan bahwa situasi ini terjadi salah satunya karena alih fungsi lahan.

Terutama dengan adanya pembangunan infrastruktur yang menurutnya merusak lingkungan.

Baca Juga: Bupati Sedana Arta Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bangli

“Alih fungsi lahan mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan suhu permukaan bumi dalam peningkatan tingginya curah hujan di berbagai lokasi. Hal ini sangat berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor di Bali," kata Krisna.

Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan proyek-proyek pembangunan, seperti Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) dan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Ia menyebutkan bahwa 14,35 hektare mangrove di Kawasan Tahura Ngurah Rai akan dibabat dalam proyek Terminal LNG.

Baca Juga: Bupati Sanjaya Turun Lapangan Pastikan Penanganan Bencana Berjalan Optimal

“Hal ini akan memperparah kondisi perubahan iklim dan berpotensi menimbulkan bencana yang lebih serius. Terlebih mangrove sangat memiliki fungsi yang signifikan untuk memitigasi perubahan iklim," jelasnya.

Sementara terkait pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, pihaknya menemukan trase tol yang mencakup 480,54 hektare persawahan dan 98 titik subak.

Baca Juga: Sekda Adi Arnawa Hadiri Launching Aplikasi SRIKANDI, Proses Administrasi Tanpa Limit Jarak dan Waktu

Hilangnya lahan pertanian dan subak ini akan berpotensi pada terjadinya banjir. Karena sistem irigasi melalui subak berfungsi untuk menjaga volume air dari hulu ke hilir.

Lebih lanjut, Krisna menegaskan bahwa pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat memitigasi bencana.

"Ke depannya pemerintah itu sudah harus sadar bahwa dalam membuat sebuah kebijakan, harusnya memiliki orientasi untuk memitigasi bencana," katanya.

"Bukan malah kebijakan yang menjustifikasi adanya pembangunan-pembangunan yang mengkonversi lahan," sambungnya.***

Editor: Jero Kadek Wahyu Baratha

Tags

Terkini

Terpopuler