RINGTIMES BALI – Warga Desa Adat Intaran Sanur kembali menyurati Gubernur Bali I Wayan Koster terkait data lokasi yang sesunguhnya untuk pembangunan terminal LNG di Denpasar pada Senin, 11 Juli 2022.
Desa Adat Sanur bersama dengan pemerhati lingkungan dari WALHI Bali, KEKAL Bali, dan FRONTIER Bali melakukan hal tersebut menanggapi pernyataan gubernur bahwa pembangunan terminal LNG tidak digarap di kawasan mangrove yang berbeda dengan ucapan PT Dewata Energy Bersih (DEB) selaku pemrakarsa.
Made Krisna Dinata selaku Direktur WALHI Bali menyampaikan ucapan humas PT DEB Ida Bagus Ketut Purbanegara, yaitu pembangunan terminal LNG akan dilakukan di kawasan mangrove dengan memanfaatkan lahan seluas 3 hektare.
Baca Juga: Walikota Denpasar Haturkan Bhakti Pujawali di Pura Jati Desa Adat Batur Kintamani
Tidak hanya itu, dalam sosialisasi oleh pemrakarsa proyek terminal LNG, disebutkan izin-izin yang telah mereka kantongi, seperti izin prinsip dari Gubernur Bali melalui Surat No.671/3023/V Disnakeresdm tanggal 21 April 2021.
Bahkan, adapun Surat Dukungan Gubernur Bali No.B.23.671/1390/V/DISNAKERESDM tanggal 22 Februari 2022 tentang Dukungan Percepatan Pembangunan Terminal LNG Sidakarya sebagai Fasilitas Pendukung Infrastruktur Ketenagalistrikan Provinsi Bali.
Tidak hanya mengantongi izin, PT DEB juga memiliki persetujuan kerjasama strategis penggunaan lahan tahura yang telah diterbitkan melalui Surat Dirjen KSDAE Nomor S.372/KSDAE/RKK/KSA/0/3/2022, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat yang telah diterbitkan melalui OSS dengan nomor 04042210215171063.
Baca Juga: Harga Sea Walker di Tanjung Benoa Bali, Pengalaman Menarik Berjalan di Bawah Laut
Mereka juga memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan melalui OSS dengan nomor 28042210515100009. Hal tersebut disampaikan ketika sosialisasi kepada warga Desa Adat Intaran Sanur.
“DPRD Bali juga sempat memberikan opsi jika pembangunan terminal LNG sebaiknya dilakukan di lepas pantai agar tidak merusak mangrove, namun usulan tersebut tidak ada respon,” kata Krisna dikutip dari Antara.
Akibat ketidakjelasan tersebut, Desa Adat Intaran Sanur melalui kehadiran prajuru adat desa I Wayan Mudana menindaklanjuti melalui surat.
Hal itu diharapkan Gubernur Bali membuka data dan perizinan terkait pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove dan berharap akan mendapatkan respon dalam waktu tiga hari.***