RINGTIMES BALI - Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang diikuti 185 negara dunia di Bali resmi berakhir.
Gelaran GPDRR secara resmi ditutup pada hari Jumat, 27 Mei 2022 malam tadi di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
Pada sesi akhir GPDRR, disampaikan 7 rekomendasi Agenda Bali untuk resiliensi bencana yang diperoleh dari rangkaian sidang para delegasi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, didapuk untuk menyimpulkan pembahasan yang dirangkai menjadi rekomendasi Agenda Bali.
Baca Juga: Pameran Ekonomi Kreatif GPDRR Diikuti 140 Pelaku UMKM di Bali
Rekomendasi pertama, adalah pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan- kebijakan utama pembangunan, pembiayaan, legislasi, dan rencana pencapaian pascaagenda 2030.
Kedua, perubahan sistemik yang dapat memperhitungkan kerugian yang sesungguhnya dari bencana dan kerugian dari ketiadaan aksi, serta membandingkannya dengan investasi.
Ketiga, platform global yang diselenggarakan antara COP 26 dan 27 beberapa waktu lalu, mencermati tingkat emisi saat ini jauh melebihi upaya mitigasi.
"Platform global meminta pemerintah untuk menghormati komitmen yang dibuat pada kesepakatan di Glasgow untuk meningkatkan pembiayaan dan dukungan untuk adaptasi dan resiliensi," tutur Suharyanto dalam keterangannya dikutip Sabtu, 28 Mei 2022.
Baca Juga: Kulkul Bali Jadi Penanda Dibukanya Konferensi Risiko Bencana GPDRR 2022
Meningkatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat seraya meningkatkan dan mencapai ambisi iklim tujuan global tentang adaptasi.
Keempat, menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis HAM, untuk memasukkan semua sesuai prinsip 'Tidak ada apa-apa tentang kita, tanpa kita' dalam perencanaan risiko bencana dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko.
"Harus ada komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat serta mendukung struktur lokal yang ada dan membangun resiliensi," sambungnya.
Kelima, platform global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB, untuk memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
Baca Juga: Menko PMK Pimpin Kick Off Penanaman 10 Juta Pohon di Indonesia
"Mekanisme koordinasi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan, akan memperkuat sistem peringatan dini multibahaya khususnya di negara-negara negara berkembang pulau kecil dan wilayah Afrika," kata Kepala BNPB melanjutkan.
Keenam, potensi pembelajaran dan pandemi COVID-19 harus diterapkan sebelum jendela peluang tersebut tertutup.
Untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dan responsif dengan kolaborasi multi-pemangku kepentingan disertai dengan empati, solidaritas, kerja sama, dan semangat kesukarelaan khususnya untuk mengatasi ketidakadilan.
Ketujuh, pelaporan yang komprehensif dan sistematis terhadap semua target kerangka kerja Sendai untuk memahami dengan jelas tantangan dan hambatan.
Baca Juga: Serba-serbi GPDRR Bali, Bale Resiliensi Jadi Wadah Diskusi Penanganan Bencana Secara Lokal
"Hal itu penting guna implementasi dan mempercepat upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada 2030," tutup Suharyanto.
Dengan ini maka berakhir pula perhelatan dunia GPDRR ke-7 yang digelar PBB di Nusa Dua, Bali.***