RINGTIMES BALI – Harga LPG dan Pertalite direncanakan akan naik, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk mewajibkan perusahaan membayar THR.
Anggota Komisi IX DPR RI tersebut memberikan dukungannya setelah melihat harga bahan pokok yang meningkat dan adanya rencana meningkatkan harga bahan pangan dan komoditas lain seperti gas LPG dan Pertalite yang direncanakan akan naik.
Dengan adanya rencana kenaikan harga LPG dan Pertalite, DPR mengharapkan seluruh perusahaan untuk bisa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu agar mampu mengurangi beban masyarakat.
Seperti dilansir dari Antara pada Minggu 10 April 2022, Netty Prasetiyani mengungkapkan kebijakan untuk mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh harus didukung mengingat sektor dunia usaha sudah mulai bangkit.
"Kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar THR secara penuh harus didukung. Saat ini dunia usaha sudah mulai bangkit seiring dengan turunnya kasus COVID-19. Jadi, tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk memangkas THR pekerja," kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 10 April 2022.
Ia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada tahun 2022 sudah menjelaskan dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan sehingga pemberian THR harus secara penuh.
Anggota Komisi IX DPR RI tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah akan mengawasi dan menegaskan kepada perusahaan bahwa THR bukan hadiah yang diberikan sukarela namun merupakan kewajiban yang harus ditunaikan
“Pemerintah harus menegaskan kepada perusahaan bahwa THR bukan hadiah yang diberikan sukarela, tetapi kewajiban yang harus ditunaikan," ungkap Netty.
Netty juga berpesan agar semua prusahaan agar tidak berlindung dibalik sulitnya kondisi keuangan karena ingin menghindari kewajiban perusahaan dalam mempertanggungjawabkan THR karyawan.
"Pastikan tidak ada perusahaan yang berlindung di balik sulitnya kondisi keuangan karena ingin menghindari kewajiban membayar THR," kata Netty.
Disamping mengharapkan kepada semua perusahaan untuk menyalurkan THR tepat waktu, Netty juga mengingatkan keadaan harga bahan pokok di pasar yang semakin meningkat dan rencana kenaikan harga gas LPG dan Pertalite.
"Apalagi, saat ini harga-harga kebutuhan pokok masyarakat melonjak tajam. Setelah minyak goreng, pertamax, bahkan pertalite dan elpiji 3 kg rencananya akan naik," tuturnya.
Baca Juga: BI Ungkap Bali Digital Festival Jadi Salah Satu Pendorong Transformasi Ekonomi di Indonesia
Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial tersebut juga meminta pemerintah untuk lebih proaktif melihat kondisi di lapangan dan jangan hanya menunggu laporan karena umumnya pekerja enggan dan takut.
"Jangan hanya menunggu laporan karena umumnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya yang tidak membayar THR. Mereka takut dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak. Pemerintah harus sigap mencari informasi perusahaan yang belum mencairkan THR, mengingatkan dan jika perlu berikan sanksi yang tegas," kata Netty.***