RINGTIMES BALI – Menindaklanjuti para penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Buleleng yang masih sering salah sasaran.
Kali ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng I Putu Kariaman meminta para lurah dan perbekel untuk melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat agar kelayakan penerima sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial RI.
Selama ini data yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih banyak yang kurang tetap atau tidak layak untuk menerima bantuan.
Baca Juga: Fuji Utami Mantap Jajal Dunia Akting, Debut Filmnya Akan Tayang Tahun Ini
“Masyarakat yang berhak mendapat program adalah warga yang tidak mampu, pakir miskin, lansia dan disabilitas. Maka dari itu pemutakhiran data dalam DTKS sangat penting dilakukan setiap perbekel dan lurah agar bantuan tepat sasaran,” tutur Putu Kariaman Kadis Pemkab Buleleng disampaikan pada Selasa 11 Januari 2022.
Dinsos Buleleng menerjunkan tim pendamping dan Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa dan kelurahan.
Hal ini dilakukan dalam melakukan pengawasan terkait validasi data DTKS masyarakat yang telah diusulkan menerima program bansos.
Baca Juga: 10 Tanda Orang Sudah Didampingi Khodam dalam Tubuhnya, Dapat Bisikan Gaib hingga Isyarat
“Kami berharap pemerintah desa/kelurahan bekerja objektif dalam melakukan verifikasi dan validasi data. Jangan sampai ada unsur kepentingan atau kecurangan dalam mengusulkan warganya,” kata Kadis Kariaman.
Dinsos Buleleng telah menghapus 25.754 peserta jaminan kesehatan KIS yang dibiayai pemerintah melalui dana APBD, dari 141.233 warga dinilai masih terdapat kekeliruan.
Faktor kekeliruan seperti penerima telah meninggal namun data masih belum diperbarui, pindah domisili, atau tidak menggunakan KIS gratis karena ekonomi mampu.
Baca Juga: Ivanka Suwandi Pemeran Ikatan Cinta Jadi Korban Penipuan Properti, Kerugian Capai Rp38,6 Juta
“Kami akan terus menyisir kekeliruan data ini dan membersihkannya. Sehingga ke depan benar-benar masyarakat yang layak yang menerima bantuan. Jadi APBD Buleleng yang tersalurkan lebih efisien,” kata Kadis Kariaman.
Apabila kedepan ditemukan kasus pemerintah desa atau kelurahan yang mengabaikan masyarakat untuk melakukan verifikasi dan validasi data maka Dinsos siap memberikan atensi dan koordinasi dengan pihak terkait.
“Kami siap memfasilitasi jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan penerima bantuan program pemerintah. Kami tidak menjamin permohonan itu masuk DTKS, itu semua berdasarkan kriteria yang telah ditentukan Kemensos RI," lanjut Kariaman.
Baca Juga: Download Lagu I Love You So by The Walters MP3 MP4 Lengkap Lirik, Mudah dan Gratis
"Jika layak, maka akan dilakukan verifikasi dan validasi data serta peninjauan langsung ke lapangan,” pungkasnya.***