RINGTIMES BANYUWANGI – Adik mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Mufti Anam mengusulkan kepada pemerintah untuk tidak memperpanjang PPKM Darurat.
Anggota DPR RI itu menyatakan, daya tahan masyarakat semakin menipis apabila pemberlakuan PPKM Darurat diperpanjang.
Mufti Anam menjelaskan, daya tahan rakyat semakin menipis dan percikan gesekan sosial di tingkat bawah semakin banyak terjadi di daerah.
Baca Juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Bupati Tabanan Sebut 3 Bansos Cair di Bulan Juli
Saat ini situasi di masyarakat bawah cukup mengkhawatirkan ditambah dengan aksi Tindakan penertiban yang berujung kericuhan yang viral di sosial media.
“Bahwa disepakati antara kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipertentangkan. Maka diperlukan langkah kebersamaan. Ketika berbicara ekonomi dalam konteks PPKM Darurat, sebenarnya tidak bicara ekonomi kelas atas, tapi justru adalah penyelamatan ekonomi rakyat kecil yang benar-benar sulit saat ini,” ungkap Mufti Anam, dilansir dari Antara, Minggu 18 Juli 2021.
Menurutnya, pemberlakukan PPKM Darurat membuat para pekerja harian dan pekerja informal dalam situasi semakin susah.
Baca Juga: PPKM Darurat, Gerakan Bagi Sembako Gratis Semakin Marak di Seluruh Bali
Disatu sisi, masyarakat berpenghasilan menengah ke atas menahan belanja karena masih menunggu kepastian dan melihat situasi gagal tidaknya penanganan pandemi.
“Saya mengapresiasi berbagai intervensi sosial oleh pemerintah melalui bansos,” jelasnya.
Namun demikian, fiskal pemerintah daerah sangat terbatas untuk menyalurkan bansos.
Baca Juga: Protes PPKM Darurat, Cafe di Malang Naikkan Harga 3 Kali Lipat Khusus Aparat dan Pejabat
Sebesar apapun bansos dari pusat, menurut Mufti Anam tidak akan cukup karena dampak gelombang kedua Covid-19 ini berdampak sangat luas.
“Ini yang menjadi masalah di lapangan,” ujarnya.
Mufti Anam mewanti-wanti jangan sampai kebijakan PPKM Darurat malah berujung terjadinya konflik sosial dan situasi chaos yang akan merugikan bangsa secara keseluruhan.
Baca Juga: Perpanjangan PPKM Darurat Segera Diumumkan, Polres Badung Bagikan Sembako
Atas pertimbangan itu, Mufti Anam berharap PPKM Darurat tidak diperpanjang.
Namun dengan catatan ada pembenahan dari sisi kesehatannya sehingga tidak ada yang dikorbankan.
Menurut Mufti Anam, penanganan Kesehatan mutlak dilakukan, diantaranya ialah memasifkan protokol Kesehatan, mengakselerasi vaksinasi hingga 2 juta perhari.
Baca Juga: PPKM Darurat, Politisi Gerindra Bali Ketut Juliarta Kritisi Pemadaman Lampu
Selain itu menambah perekrutan tenaga Kesehatan, memperbanyak tempat isolasi, dan rumah sakit darurat untuk yang bergejala ringan dan memperkuat tes, tracing, dan treatment (3T).
“Sebenarnya kan ada target tes per daerah, mestinya harus dibuka ke publik secara rinci karena sangat vital dalam penanganan pandemik. Tapi justru yang ramai hanya penertiban pedagang, PKL, disidak,” ujarnya.
Mufti Anam juga meminta pemerintah untuk mempercepat pembayaran insentif tenaga Kesehatan dan klaim rumah sakit.
Baca Juga: Jokowi Minta Aparat Santun saat PPKM Darurat agar Masyarakat Tidak Frustasi
“Saat ini sudah mulai terbayar dan kami mengapresiasi itu. Perlu terus dipercepat agar rumah sakit memiliki finansial yang cukup agar bisa bergerak dengan cepat dan taktis,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keputusan perpanjangan kebijakan PPKM akan diumumkan secara resmi dalam 2-3 hari ke depan.***