Network
RINGTIMES BALI - Pelaksanaan PPKM darurat diharapkan bisa mengurangi kasus positif Covid-19 yang melibatkan kerjasama pemerintah dan rakyat.
Selain selalu menerapkan protokol kesehatan, pemerintah juga melakukan pembatasa kegiatan masyarakat terutama di Jawa dan Bali.
Masyarakat yang tidak berkepentingan diharapkan untuk tetap di rumah saja atau bekerja dari rumah.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Temukan 36 Bus Langgar PPKM Darurat
Selain itu, Presiden Jokowi juga melarang para menteri untuk beperdian ke luar negeri disaat pemberlakuan PPKM darurat.
PPKM darurat tidak hanya membatasi gerak rakyat tetapi juga pemerintah terutama para menteri yang tentunya harus memberikan contoh baik pada rakyatnya.
Seluruh lembaga pemerintah atau kementerian termasuk pemimpinnya dilarang untuk keluaar negeri selama PPKM darurat.
Baca Juga: Carut Marut PPKM, Forum Pimred PRMN Desak Pemerintah Penuhi Hak Dasar Masyarakat
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM darurat ini tentunya harus ada 'sense of crisis' seluruh kementerian/lembaga, termasuk para pemimpinnya. Untuk itu seluruh menteri dan kepala lembaga dilarang bepergian ke luar negeri," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara Jakarta, dikutip dari postingan Instagram @infodenpasar pada 17 Juli 2021.
Sementara itu, Presiden Jokowi hanya memberikan kebebasan kepada menteri luar negeri (Menlu) untuk bepergian keluar Indonesia saat PPKM darurat untuk mengurusi masalah urusan luar negeri.
"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya, yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari bapak Presiden," pungkas Pramono Agung.***
