Network
RINGTIMES BALI – Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat pada 29 Januari 2021 lalu.
Dalam rapat yang diadakan oleh Presiden Jokowi, ia menyampaikan terkait evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Jilid I pada 11-25 Januari 2021.
Dalam rapat yang digelar Presiden Jokowi terang-terangan menyampaikan bahwa pelaksanaan PPKM sangatlah tidak efektif.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang hingga 8 Februari 2021, Simak Syarat Masuk Bali via Udara
Sebagaimana video yang diunggah dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden pada, 31 Januari 2021, Presiden Jokowi menyampaikan evaluasi mengenai PPKM Jawa-Bali.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM kemarin, mengenai PPKM 11-25 Januari. Kita harus ngmong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi, karena kita memiliki indeks. Mobilitinya ada, sehingga di beberapa provinsi covidnya tetap naik”, katanya dalam rapat.
Bahkan Presiden Jokowi mengajak pakar Epidemologi untuk berkerjasama dalam mendesain dalam kebijakan lebih komperhensif mengenai PPKM yang sedang diberlakukan.
Baca Juga: Surat Edaran Perpanjangan PPKM di Bali Resmi Dikeluarkan dengan Ubahan Peraturan
Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan PPKM yang diberlakukan di masa Covid-19 harus mengurangi mobilitas.
Oleh karena itu dalam PPKM yang dilakukan itu Presiden Jokowi mengatakan kurang tegas dan kurang konsisten dalam menerapkan kebijakan.
Bahkan dalam rapat, Presiden Jokowi menjelaskan kepada semua tamu undangan mengenai peraturan 3M. dan Jokowi menjelaskan peraturan ini harus diberitahukan kepada masyarakat mengenai PPKM tersebut.
Baca Juga: PPKM Bali Tetapkan Pelaku Usaha Boleh Buka Sampai Pukul 8 Malam, Pedagang Menjerit
Dalam rapatnya Jokowi juga memberikan arahan mengenai PPKM yang nantinya perekomonian akan turun.
“Sebenarnya juga tidak apa-apa turun, asalkan covid juga turun. Tapi ini tidak. Menurut saya kita harus mengetahui formula-formula standar yakni 3M tersebut," ujarnya.
Mengenai PKKM pada 11-25 Januari 2021 yang kurang efektif, Presiden juga menegaskan bahwa PPKM yang akan diberlakukan pada bulan Februari akan dikepung dengan adanya Vaksinasi.
Baca Juga: Bali Terapkan PPKM, Kantor Imigrasi Ngurah Rai Tutup hingga 29 Januari 2021
Jokowi meneruskan untuk tahap berikutnya ingin mengetahui implementasi lapangannya. Maka dari itu dalam penerapan PPKM Jilid II pada 26 Januari sampai 8 Februari, Presiden ingin melihat kerjasama yang dilakukan.
Kerjasama yang dimaksut ialah menginstruksikan kepada Kementrian Agama, Panglima TNI, dan Polri.
Presiden Jokowi ingin melihat bahwa PPKM berkelanjutan di Februari tersebut dalam penerapan yang dilakukan dilapangan benar-benar dilakukan dan ada perubahan.
Baca Juga: Bali Perpanjang PPKM Covid-19 dari 26 Januari Sampai 8 Februari Khusus Sarbagitaku
Presiden ingin melihat bukti nyata kedisplinan masyarakat terutama pada provinsi-provinsi yang telah ditentukan agar kebijakan berjalan dengan baik dan lancar.
Hal ini dilakukan semata-mata hanya ingin memutuskan mata rantai covid-19 agar masyarakat seluruh Indonesia bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala dan perekonomian mulai pulih kembali.***
