Network
Bansos ini juga berisiko disalahgunakan di tengah masa Pilkada serentak kali ini, karena itu pemerintah harus memberikan informasi berkala siapa lembaga penerimanya.
Melihat tingginya potensi penyalahgunaan bansos di tengah pandemi, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama 11 mitra di 13 daerah mengadakan pemantauan distribusi bansos dan membuka posko pengaduan.
Daerah-daerah tersebut yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Bali, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kendari, Manado, dan Makassar. Meski pemantauan ICW terbatas pada 13 daerah tersebut, aduan warga yang masuk juga berasal dari daerah lain, seperti Jambi, Kuningan, Sumenep, Konawe Utara, Minahasa Utara, dll
Baca Juga: Bantuan Upah Pekerja Rp600 ribu Dilaunching Jokowi Hari Ini, Cek Sudah Ditransfer Bertahap
Hasil pemantauan bantuan sosial di 13 daerah sudah dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada publik pada 3 September 2020. Pemantauan ini dilakukan seiring penganggaran dana bansos dampak pandemi. Indonesia mengumumkan kasus pertamanya pada 2 Maret 2020.
Almas Sjafrina dari ICW memaparkan, dari hasil pemantauan distribusi bantuan sosial sejak 2 Juni hingga 31 Juni 2020 terdapat 239 temuan dan aduan warga terkait masalah atau dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos)
Jenis Masalah dan Dugaan Penyalahgunaan Bansos
Baca Juga: Covid-19, Hancurkan Pariwisata Bali, Tingkat Kunjungan Merosot Hingga 99,97 Persen
No. Jenis Jumlah % :
1 Pemotongan/ pungli 46 19,25%
2 Inclusion error 43 17,99%
3 Bantuan tidak diterima warga 23 9,62%
4 Bantuan ganda 21 8,79%
5 Penyaluran bantuan terlambat 11 4,60%6 Politisasi 9 3,77%
7 Sembako tidak layak 2 0,84%
8 Masalah/ penyalahgunaan lainnya 39 16,32%
9 Non penyalahgunaan 45 18,83%
Jumlah 239 100,00%
