RINGTIMES BALI - Waspada, jangan sampai jatuh kedua kalinya ke lubang yang sama. Itulah ungkapan yang harus diperhatikan oleh Partai Golkar, terutama Partai Golkar Jembrana.
Dalam menghadapi Pilkada Jembrana Desember 2020 mendatang, Partai Golkar Jembrana sebagai promotor Koalisi Jembrana Maju (KJM) sebenarnya telah pasang kuda-kuda untuk memenangkan pertarungan.
Proses penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupatipun telah dilakukan sesuai mekanisme partai dan telah melahirkan dua paket pasangan bakal calon, yakni paket I Nengah Tamba - Patriana Khrisna (JKJ) dan paket I Made Prihenjagat - I Putu Duita (Jagadita).
Baca Juga: KPU Jembrana Raker Pelayanan Informasi Pilkada Jembrana
Bahkan kabarnya, DPP Golkar telah mengeluarkan rekomendasi ke Tamba-Patriana Khrisna (Ipat). Namun koalisi mengaku belum mengetahui fisik rekomendasi tersebut alias baru sebatas rumor.
Diketahui, Pilkada Jembrana dimulai tahapannya sekitar dua minggu, namun di Koalisi Jembrana Maju (KJM) masih menyisakan teka-teki terkait rekomendasi pasangan calon yang semakin menyisakan publik.
Maklumlah Partai Golkar Jembrana masih menyisakan satu agenda politik besar sebelum pertarungan, yakni agenda Musda, untuk memilih Ketua DPD Golkar Jembrana difinitif. Musda Partai Golkar Jembrana diagendakan Selasa 18 Agustus 2020.
Baca Juga: Alamak, Harga Ipat dan Winasa di Pilkada Jembrana Hampir Empat Milyar Rupiah
Dibalik ancang-ancang dan strategi yang sudah dipersiapkan oleh Partai Golkar Jembrana dalam menghadapi Pilkada, ada catatan penting yang harus diingat dan digaris bawahi. Yakni, kegagalan-kegalan pertarungan dalam Pilkada-Pilkada sebelumnya.
Publik Jembrana yang menghendaki perubahan dan mempercayakannya kepada partai berlambang pohon beringin yang pernah berjaya di era Orde Baru ini diharapkan, kegalan-kegalan Pilkada sebelumnya tidak terulang tahun ini dan publik tidak menghendaki Partai Golkar hanya sebagai penggembira.
Publik menghendaki, dalam Pilkada Jembrana kali ini, Golkar Jembrana benar-benar selektif dengan menerapkan aturan yang lebih ketat terkait pasangan bakal calon. Terutama bagi bakal calon dari kalangan ASN ataupun militer/Polri.
Baca Juga: Jelang Pilkada Jembrana, Kapolres Tegaskan Anggota Bersikap Netral
Meskipun PKPU 1 Tahun 2020 memberikan kelonggaran buat calon dari ASN, militer/Polri, partai politik sebagai gerbong pengusung diharapkan bisa memperketat aturan di awal agar tidak terjadi kegagalan sebelum pertarungan dimulai.
Paling tidak, bagi calon dari ASN, militer/Polri, sebelum pendaftaran ke KPU telah diwajibkan melampirkan surat keterangan pengunduran diri dalam proses dari pejabat yang berwenang, meskipun PKPU 1 Tahun 2020 tidak mengisyaratkan untuk itu saat pendaftaran.
Artinya, keseriusan bertarung sang calon dan partai politik sebagai pengusung, benar-benar ditunjukan ke publik. Sehingga publik harapannya tidak sia-sia atau publik tidak kecewa menaruh harapan besar buat perubahan di bumi Makepung.
Baca Juga: Serba-Serbi Pilkada Jembrana, Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Sebut Ada Kejanggalan Saat Proses
"Datang bawa pawisik, pulang tak berisik" pada Pilkada sebelumnya, sebenarnya cukup merupakan pukulan yang sangat telak buat Partai Golkar Jembrana dan hendaknya tidak akan pernah terjadi lagi. Makanya untuk kali ini, sudah seharusnya lebih selektif dan lebih ketat dalam proses seleksi hingga pengambilan keputusan.
Ingat "Datang Bawa Pawisik, Pulang tak Berisik" pada Pilkada sebelumnya adalah kegagalan patai pengusung dalam proses seleksi, termasuk kegagalan menerapkan aturan yang ketat. Tapi mungkin juga kegagalan itu karena partai pengusung termakan janji manis sang calon.
Buntut-buntutnya tak datang saat pendaftaran ke KPU, sungguh menjadi peristiwa yang sangat memalukan bagi partai pengusung. 'Lempar Handuk' sebelum pertarungan dimulai. Sementara barisan publik yang telah menggebu-gebu mendukung hanya bisa gigit jari karena merasa dikibuli.
Baca Juga: Jelang Pilkada Jembrana, Jaguar dan JKJ 'Rebutan' Rekomendasi Koalisi
Kegagalan Pilkada sebelumnya, tidak bisa hanya dilupakan begitu saja. Karena sejatinya itu kegagalan yang sangat memalukan dari Partai yang sangat besar yang pernah berjaya di era Orde Baru. Hendaknya itu menjadi cacatan dan pertimbangan mendasar untuk mengambil keputusan, jika memang memikirkan perubahan untuk rakyat Jembrana.
Namun dibalik semua itu publik Jembrana yang menghendaki perubahan masih menaruh kepercayaan besar terhadap Partai Golkar dan KJM. Hendaknya kepercayaan itu jangan disia-siakan. Beberapa pertimbangan harus dipakai dasar untuk melahirkan keputusan termasuk rumor 'Mahar Mahal' agar tidak terulang lagi "Datang Bawa Pawisik, Pulang Tak Berisik" dan Golkar sebagai partai besar pasti mampu melakukannya.***