Network
Sementara itu Kepala Inspektorat Badung Luh Suryaniti melaporkan, bahwa kegiatan FGD ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang puncaknya akan dilaksanakan di Jakarta pada 9 Desember 2023 mendatang.
Untuk di Kabupaten Badung diawali dengan kegiatan FGD terhadap Bumdes dengan tema “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa yang Baik”. Pada 7 November mendatang dilaksanakan FGD tentang pendidikan anti korupsi yang akan membedah peraturan Bupati Badung Nomor 53 tahun 2019 tentang Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan sekolah.
Kemudian 22 November akan dilaksanakan puncak hari anti korupsi sedunia dengan tema “Kabupaten Badung Membangun Integritas Dari Desa”, dengan kegiatan adalah desa anti korupsi dengan mengundang tim dari komisi pemberantasan korupsi dari indonesia.
Lebih lanjut disampaikan pada awal bulan Oktober yang lalu sudah dilakukan penilaian terhadap wilayah bebas korupsi yang diwakili oleh Kecamatan Kuta Selatan, kemudian ada penilaian Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Kegiatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan dampak yang sangat besar dalam tata kelola Desa, besarnya kewenangan Desa seiring dengan semakin besarnya dana yang dikelola Desa yang seharusnya berimplikasi kepada meningkatnya kesejahteraan Desa.
“BUMDES seharusnya mengambil peran yang sangat strategis sebagai penggerak ekonomi Desa. Namun hal tersebut belum sepenuhnya terjadi di Kabupaten Badung. Pemberdayaan BUMDES di Kabupaten Badung belum optimal sebagai lembaga yang mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Desa,” ucapnya.
‘Oleh sebab itu sebagai aparat pengawas intern pemerintah mencoba mengurai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh desa khususnya bumdes melalui kegiatan FGD yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan tata kelola BUMDES,” jelasnya.***
Baca Juga: Wabup Suiasa Terima Kunja Pemkab Wonosobo
