Wabup Suiasa Pimpin Dialog dan Koordinasi Dengan Komnas Perempuan RI

- 6 Oktober 2023, 14:43 WIB
Wabup Suiasa saat memimpin dialog antara Pemkab Badung dengan Komisi Nasional Perempuan di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung Jumat (6/10)
Wabup Suiasa saat memimpin dialog antara Pemkab Badung dengan Komisi Nasional Perempuan di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung Jumat (6/10) /Dok Humas Badung/

Kesempatan ini merupakan suatu momentum untuk menyampaikan kendala dalam melaksanakan fungsi tugas yang lebih cepat dan efektif dalam menangani persoalan kekerasan perempuan. 

“Jujur saja penanganan ini tidak hanya pada sisi yang sifatnya penegakan hukum saja tapi peran kita di pemerintah daerah pada sisi promotif dan preventif. Karena itu kita perlu SDM yang profesional juga, misalkan kita butuh tenaga psikolog. Di Indonesia sangat sedikit sekali daerah yang menyediakan psikolog untuk mendampingi perempuan yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual dan kekerasan lainnya,” ungkapnya.

“Untuk itu kami mengusulkan kepada Komnas Perempuan untuk bisa mendorong dan memberikan saran ke Pemerintah Pusat untuk membuka ruang dan slot pengadaan serta pengangkatan tenaga psikolog sebagai ASN, walaupun di Badung sudah kita lakukan, namun tenaga tersebut masih berstatus tenaga kontrak. Walaupun kita punya program, ada anggaran yang mendukung tetapi SDM yang profesional tidak kita miliki tentu itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.

Sementara Ketua Rombongan dari Komisi Nasional Perempuan Tiasri Widiandani menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Badung dan Wakil Bupati beserta jajaran karena sudah menerima Komisi Nasional Perempuan dalam rangka dialog terkait dengan

isu perempuan terpidana mati yang berada di Lapas dan juga ingin memastikan permasalahan perempuan-perempuan yang ada di Bali yang tujuannya dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi kebijakan. 

“Menjadi sangat penting kami harus turun langsung ke lapangan agar mendapatkan informasi yang valid, jadi fakta-fakta informasi ini akan menjadi data dalam menyusun rekomendasi kebijakan tersebut,” ucapnya.

“Dengan kunjungan dan dialog ini kami juga memastikan bahwa hak-hak perempuan terpidana mati yang ada di Lapas mendapatkan hak-haknya. Dialog dengan Pemkab Badung menjadi sangat penting karena warga binaan yang ada di Lapas Perempuan ini juga merupakan warga Kabupaten Badung, sehingga kami sangat mengharap dukungan dan bantuan Pemerintah Kabupaten Badung,” jelasnya.***

Baca Juga: Pemkab Tabanan Panen Padi Organik di Subak Bengkel, Wujud Kolaborasi Terjaganya Ketahanan Pangan

Halaman:

Editor: Dian Effendi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah