Network
RINGTIMES BALI - Wabup Ketut Suiasa mewakili Bupati Badung memimpin dialog antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Komisi Nasional Perempuan dengan menghadirkan aparat penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Dialog dalam rangka mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan program pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, kekerasan berbasis gender dan anti penyiksaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
Acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung Jumat (6/10) juga bertujuan untuk meningkatkan suatu kinerja yang komprehensif dan berkolaborasi bersama stakeholder terkait sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Nyoman Sujendra, Kadis Sosial Ketut Sudarsana, Kadis Kesehatan/Puskesmas Made Padma Puspita, Kadis P2KBP3A Nyoman Gunarta, Kabag Hukum dan HAM AA. Gde Asteya Yudha, Ketua Tim Rombongan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan RI Tiasri Widiandani beserta jajaran,
perwakilan Forkopimda Badung, Perwakilan Pengadilan Negeri Denpasar, Perwakilan Polresta Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, perwakilan OPD terkait di lingkup Pemkab Badung dan undangan lainnya.
Wabup Suiasa dalam sambutannya mengatakan dialog dan koordinasi antara Pemkab Badung dengan Komnas Perempuan terkait dengan tindak kekerasan perempuan di wilayah hukum Kabupaten Badung.
Koordinasi implementasi kebijakan dan program pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan dan pelanggaran HAM, kekerasan berbasis gender dan anti penyiksaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan semua perlu perjuangan panjang, konsistensi serta komunikasi yang komprehensif dan kolaboratif.
Baca Juga: Pemkab Jembrana Gelar Upacara Pralingga Pura Melanting Pasar Umum Negara
Semua ini harus dilakukan dengan seluruh stakeholder antara pemerintah, penegak hukum, para akademisi, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan komponen pemerhati juga perlu dilakukan suatu komunikasi.
