Network
Rasa bangga dan bahagia serta ungkapan terima kasih disampaikan oleh orang nomor satu di Tabanan tersebut, atas diraihnya opini WTP yang ke-9.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Jembarana Bali Selasa, 9 Mei 2023: Persyaratan dan Lokasi
Sanjaya menjelaskan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 beserta dengan perubahannya tentang Pemerintah Daerah.
Maka Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali telah melaksanakan kewajiban untuk menyusun dan menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali.
Untuk selanjutnya BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Bali berkenan melakukan pemeriksaan, baik melalui pemeriksaan interim maupun pemerintahan terinci.
“Sebenarnya kami di Pemerintah Daerah telah berusaha menyajkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersaji secara handal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan, sehingga apabila masih terdapat temuan-temuan, tentu kami sepakat untuk menindaklanjuti demi perbaikan di masa depan” Papar Sanjaya dalam sambutannya.
Baca Juga: Bangun Sinergitas Bersama Walikota Jaya Negara Terima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI
Pihaknya menegaskan, bahkan dalam usaha menindaklanjuti temuan tersebut, telah disusun rencana aksi (action plan) yang dalam implementasinya sudah tentu membutuhkan arahan dan bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu.
Lebih lanjut, Sanjaya juga sampaikan apresiasi dan terima kasihnya, kepada BPK RI atas motivasi dan dukungan yang tiada henti, serta atas kerja keras dan kerjasama yang luar biasa dari seluruh Kepala OPD di Tabanan beserta jajaran.
Bupati Tabanan juga berpesan, agar dengan diraihnya WTP ini bukan menjadikan tujuan akhir, namun kualitas laporan keuangan yang harus semakin ditingkatkan dan bermanfaat di masa yang akan datang, serta rencana aksi yang telah disusun agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. ***
