Network
Sementara itu, terkait anggaran untuk PPPK 2023, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Ia menekankan bahwa untuk gaji PPPK bersumber dari pembagian antara pemerintah pusat dan daerah.
Meskipun begitu, menurutnya masih ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran.
Pada kesempatan yang sama, hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri.
Baca Juga: Jual Beli Thrifting Impor Dilarang Pemerintah, Kemenkop UKM: Penjual Akan Di-blacklist
Hamka Sabri menyampaikan bahwa daerah ini tidak melaksanakan tes CASN dan PPPK 2023, karena penggunaan APBD 2023 untuk pembelanjaan pegawai di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 ini, sudah mencapai 40 persen.
“Penggunaan APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu sudah mencapai 40 persen dan sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri penggunaan APBD idealnya 30 persen,” ucap Hamka Sabri.
Maka dari itu, pada tahun 2023 ini di Provinsi Bengkulu tidak dapat dilaksanakan tes CASN dan PPPK, walaupun sebenarnya pemerintah membutuhkan tenaga pendidik, kesehatan dan lainnya.
Namun, ia menambahkan jika pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran maka tes CASN dan PPPK akan tetap dilaksanakan.***
Cek berita lainnya dari Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.
