Network
PPH final UMKM ditanggung pemerintah Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi koperasi melalui LPDB-KUMKM sebesar Rp1 triliun.
Selain itu Kementerian Koperasi dan UMKM turut mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp30 triliun, yang ditargetkan kepada 12 juta pelaku UMKM.
Selain itu, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UM), pemerintah berupaya menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM.
Baca Juga: Perum Bulog Lakukan Perbaikan untuk Hadapi Persiapan Panen Raya
Hal ini penting dilakukan mengingat sekitar 18 juta UMKM Indonesia belum memiliki akses ke pembiayaan formal dan 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan dana modal kerja dan investasi.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan RI menilai bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM saat ini, diantaranya terbatasnya akses pasar, kurangnya SDM terampil, terbatasnya akses ke layanan keuangan, dan belum optimalnya penggunaan teknologi.
Berdasarkan data per tahun 2022 sudah ada 20,76 juta unit UMKM yang berhasil terdigitalisasi.
Maka dari itu, untuk pengoptimalan teknologi UMKM, pemerintah rencananya menargetkan sekitar 40 juta UMKM, untuk bisa bergabung ke dalam ekosistem digital ini pada tahun 2024. ***
Cek berita lainnya dari Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.
